Ranperda RTRW Disahkan, Pemko Medan Diminta Bebaskan Lahan Untuk RTH

  • Bagikan
WALI Kota Medan, Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD Kota Medan mengesahkan Ranperda RTRW No 13 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2011/2031 di Gedung DPRD Medan, Selasa (30/11). Waspada/Yuni Naibaho
WALI Kota Medan, Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD Kota Medan mengesahkan Ranperda RTRW No 13 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2011/2031 di Gedung DPRD Medan, Selasa (30/11). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD Kota Medan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 13 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2011/2031 di Gedung DPRD Medan, Selasa (30/11).

Rapat paripurna Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah serta pimpinan para alat kelengkapan dewan. Turut hadir Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.

Sebelum penandatanganan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTRW 2021-2041, Dedy Aksyari Nst, memaparkan beberapa poin penting yang menjadi tirik pembahasan yakni Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Permen ATR/BPN nomor 1/2018 mininal 30 persen terdiri dari 20 persen RTH publik atau sekitar 5471 hektar dan 10 persen RTH privat dari luas wilayah administrasi. Namun dari rencana pola RTH yang tergambar secara spasial 16,7 persen atau
sekitar 4469 hektar masih terdapat kekurangan 3,3 persen atau sekitar 1002,13 hektar dari kewajiban penyediaan proporsi RTH.

Pemko sendiri, lanjutnya, telah membuat surat ditujukan kepada Menteri ATR/BPN akan berkomitmen memenuhi kekurangan tersebut dengan melakukan pembelian lahan secara bertahap. Untuk itu, meminta Pemko agar dalam 10 tahun dapat menyelesaikan dan membebaskan lahan yang terdampak RTH.

“Kami juga meminta Pemko untuk menyediakan ganti rugi RTH setiap tahunnya kepada warga yang terkena dampak wilayahnya berubah. Dan sebelum tahun 2023 perencanaan dan dokumen terkait RTH sudah harus lengkap,” katanya.

Kemudian, lanjut Dedy, serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dapat dijalankan dengan baik. Mengelola eks TPA Terjun menjadi RTH yang diperkirakan sekitar 5 tahun lagi dapat menampung sampah. Pemko juga hqrus menjadikan kawasan Lapangan Merdeka menjadi wilayah RTH dan cagar budaya, banjir rob di Medan Utara harus jadi perhatian serta dapat mengelola daerah mangrove sebafai buffer zone dan RTH.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan, M Bobby Nasution, mengatakan, alokasi lahan untuk ditetapkan sebagai RTH cukup terbatas dan yang dikelola Pemko Medan hanya sebesar 5 persen. Telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyediakan RTH publik dalam Ranperda RTRW Kota Medan sebesar 16,7 persen dari total luas wilayah administrasi.

“Artinya, masih terdapat kekurangan sebesar 3,3 persen dalam pemenuhan 20 persen RTH publik. Kekurangan tersebut diperkirakan akan dapat dipenuhi dari pembebasan lahan dan serah terima PSU perumahan di Kota Medan,” katanya.
Dikatakan Bobby, komitmen terhadap pemenuhan RTH juga telah tercantum dalam salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026 yaitu Medan membangun dengan program unggulan revitalisasi penambahan taman dan hutan kota. Proses pembebasan lahan dengan fungsi RTH, ungkapnya, terus dilakukan setiap tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2019-2021), imbuhnya, Pemko Medan telah membebaskan lahan dengan fungsi RTH seluas sekitar 3 hektar dengan total anggaran sekitar Rp50 Miliar.

Lebih lanjut Bobby menyampaikan, berdasarkan perhitungan Kementerian ATR/BPN dengan mengacu kepada peraturan Menteri ATR/BPN No 6/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, perubahan muatan dalam revisi RTRW Kota Medan sebesar 37,44 persen. Artinya, jelasnya, revisi RTRW Kota Medan tidak lagi berupa perubahan melainkan pencabutan Perda No 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2011-2031.

“Dengan pencabutan yang dilakukan, maka Perda yang akan ditetapkan adalah Perda tentang RTRW Kota Medan tahun 2021-2041. Saya berharap RTRW ini akan lebih sesuai dengan keinginan masyarakat dan lebih menampung dinamika pertumbuhan kota serta lebih mempercepat investasi di Kota Medan,” harapnya. (h01)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *