Waspada
Waspada » Ranperda Pencabutan Perda Pinjaman Daerah Disahkan
Headlines

Ranperda Pencabutan Perda Pinjaman Daerah Disahkan

RAPAT paripurna DPRD Medan pengesahan Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah menjadi Perda, Selasa (1/12). Waspada/Yuni Naibaho
RAPAT paripurna DPRD Medan pengesahan Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah menjadi Perda, Selasa (1/12). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, Selasa (1/12) akhirnya disahkan.

Ranperda Pencabutan Perda Pinjaman Daerah disahkan pimpinan DPRD dengan Pjs Walikota Medan, setelah sempat tertunda sehari sebelumnya.

Pengesahan Ranperda jadi Perda tersebut ditandai dengan penandatangan oleh pimpinan DPRD Medan dengan Pjs Walikota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT.

Turut fraksi-fraksi DPRD Medan yang hadir dan Plt Sekwan DPRD Medan, Hj Alida, SH yang membacakan konsep keputusan DPRD Medan dan konsep persetujuan bersama serta sambutan disampaikan Pjs Walikota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT.

Dalam paripurna itu, Hasyim, SE yang memimpin sidang menyampaikan sebanyak 37 orang hadir baik langsung mampun tidak langsung dan 13 rang tidak hadir.

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah ini dapat disahkan, sah”, jawab anggota DPRD yang berhadir dalam paripurna tersebut.

Selanjutnya, Plt Sekwan DPRD Medan, Hj. Alida, SH membacakan konsep keputusan DPRD Medan setelah memperhatikan, hasil rapat Banmus DPRD kota Medan 30 Nopember 2020.

Kemudian laporan hasil rapat Pansus pembahasan Ranperda kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daera 30 November 2020 dan pendapat-pendapat fraksi DPRD kota Medan yang disampaikan rapat paripurna DPRD kota Medan 40 November 2020.

Menetapkan keputusan DPRD kota Medan tentang persetujuan Ranperda kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah, yakni menyetujuai Ranperda tentang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya dalam konsep bersama yang juga dibcakan Plt Sekwan DPRD Medan, Hj Alida, SH itu menetapkan bersama persetujuan DPRD Medan dan Wali Kota Medan.

Di mana dalam implementasi Perda tersebut pelaksanaannya memperhatikan pendapat fraksi fraksi DPRD Medan yang ditindak lanjuti sesuai dengan peratutan yang berlaku.

Ketua DPRD Medan Hasyim yang ditemui seusai pengesahan menyampaikan, dengan disahkannnya Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku lagi yang nantinya akan dibuat dalam lembaran daerah.

Diharapkan Pemko Medan bisa segera menindak lanjuti yang bisa melaksanakan Perda yang sudah disahkan pencabutan Perda yang sudah disahkan terkait dengan pencabuatan dari Perda nomor 1 tahun 2013 pinjaman daerah ini.

Dana Cukup Besar

Sementara Pjs Wali Kota Medan, Arief Trinugroho mengatakan, pembangunan Kota Medan membutuhkan dana yang cukup besar.

Sementara sisi lain kemampuan anggaran Pemko Medan sangat terbatas untuk membiayai sesuruh pembangunan yang dibutuhkan masyarakat baik infrastruktur, sosial dan ekonomi.

“Pemko belum sanggup menuntaskan permasalahan yang ada dan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber sangat dibutuhkan Pemko Medan dalam pembangunan Kota Medan,” ucapnya.

Menurutnya, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dengan pengalihan investasi tersebut, maka Pemko Medan mengkaji ulang perjanjian pinjaman.

Akhirnya, Pemko Medan mmemutuskan untuk menghentikan perjanjian pinjaman daearah dengan pusat investasi pemerintah dan mencabut pemberlakuan Perda kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah.

“DPRD Kota Medan dan Pemko Medan dan dukungan semua pihak dapat mencabut Perda pinjaman daerah menjadi Perda,” katanya.

Selanjutnya akan dilakukan pemberitahuan kepada Pemprovsu ntuk dilakukan evaluasi. Kita harapkan dengan pencabutan tersebut akan mewujudkan tertib administrasi pemerintah. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2