Waspada
Waspada » Puluhan Organisasi Muslimah Di Sumut Deklarasi Tolak RUU HIP
Headlines Medan

Puluhan Organisasi Muslimah Di Sumut Deklarasi Tolak RUU HIP

KETUA Umum FAHMI UMMI, Ir Mislaini Suci Rahayu, MEc Dev, Sekretaris Umum Dra Tengku Nazariah, Ketua BKMT Sumut Hj Rosmawati Harahap, Sekretaris Umum DPW Muslimat Al Washliyah Sumut, Hj Zahro Baity, MA saat pendandatanganan deklarasi. Waspada/Anum Saskia
KETUA Umum FAHMI UMMI, Ir Mislaini Suci Rahayu, MEc Dev, Sekretaris Umum Dra Tengku Nazariah, Ketua BKMT Sumut Hj Rosmawati Harahap, Sekretaris Umum DPW Muslimat Al Washliyah Sumut, Hj Zahro Baity, MA saat pendandatanganan deklarasi. Waspada/Anum Saskia

MEDAN (Waspada): Puluhan Organisasi Muslimah di Sumatera Utara, menggalang aksi deklarasi penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), Selasa (30/6) di Al Washliyah Jalan SM Raja Medan.

Penolakan terhadap RUU HIP ini diharapkan bisa menghentikan rencana dan pembahasan RUU HIP di pusat.

Tampak hadir, Ketua Umum PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, Pengurus Pusat Forum Silaturrahmi Ummi Muslimah Indonesia (FAHMI UMMI) diketuai Ir Mislaini Suci Rahayu, MEc Dev didampingi Sekretaris Umum Dra Tengku Nazariah, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Sumatera Utara, Hj Rosmawati Harahap, Sekretaris Umum DPW Muslimat Al Washliyah Sumut, Hj Zahro Baity MA, serta perwakilan 68 Organisasi Muslimah se Sumatera Utara lainnya.

Menurut Pengurus Pusat Forum Silaturrahmi Ummi Muslimah Indonesia (FAHMI UMMI), diketuai Ir Mislaini Suci Rahayu, alasan penolakan RUU-HIP dilatari oleh:

  1. Bahwa Pancasila merupakan ldeologi Negara Republik Indonesia dan Landasan Konstitusional di dalam Undang-Undang 1945 yang merupakan Undang-Undang tertinggi sehingga tidak wajarjika ldeologi Pancasila diturunkan mejadi Pembahasan di Undang-Undang, sebab dalam RUUHIP, ldeologi Pancasila yang merupakan Landasan Konstitusional tertinggi dalam UUD 1945 akan diturunkan menjadi Undang-Undang.
  2. Pada Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sesuatu hal Pokok yang Utama dan Mendasar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Republik Indonesia, hal ini merupakan Tatanan tertinggi dalam kehidupan, namun hal dalam RUUHIP tidak meletakkan Agama sebagai suatu hal utama dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, justru memeras Pancasila menjadi Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio demokrasi serta Ketuhanan yang berkebudayaan.
    Dengan menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa Hal ini merupakan Pelecehan dán Penghinaan terhadap Agama dan Nilai Luhur Ketuhanan yang Maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia.
    Hal ini secara terang-terangan ingin menghapuskan keberadaan Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa yang telah dikukuhkan pada Pasal 29 Ayat (1) UUD tahun 1945, dengan menyingkirkan peranan agama dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Dasar Negara, yang secara Otomatis bermakna sebagai Pembubaran Negara Republik Indonesia yang berdasarkan terhadap 5 Sila pada Pancasila.
  3. Pada RUUHIP dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor: 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
    Hal Ini jelas terlihat sebagai bentuk pengabaian dan usaha pengaburan terhadap fakta sejarah tentang kesadisan dan kebiadaban yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.
    Hal ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia serta menyetujui kebiadaban dan kesadisan oleh Organisasi PKI tersebut.
  4. Bahwa Perlu dicurigai Oknum Konseptor RUUHIP adalah OknumOknum yang ingin membangkitkan kembali Ajaran serta Partai Komunis di Indonesia, dan Hal ini harus mendapat perhatian serta Pengusutan secara Serius oleh Pihak yang bemajib terhadap Oknum tersebut.
  5. Meminta dan Menghimbau kepada seluruh Organisasi Perempuan di seluruh Indonesia, agar mewaspadai terhadap Penyebaran Paham Komunis, serta memberikan Pemahaman kepada Keluarga dan Masyarakat agar tidak terpengaruh ajaran Paham Komunis yang dapat disusupkan dengan berbagai Cara dan Metode untuk Menghancurkan Keutuhan NKRI.
  6. Meminta kepada Fraksi di DPR Rl untuk menjaga Keutuhan Megara Kesatuan Republik Indonesia dengan Menolak tegas serta tidak memberikan Ruang Sedikitpun bagi bangkitnya Partai Komunis di Indonesia, dengan tidak melupakan Sejarah Kesadisan dan Kebiadaban yang dilakukan Partai Komunis Indonesia.
  7. lkut Mendukung Keberadaan TNI sebagai penjaga kdaulatan NKRI,sekaligus TNI sebagai pengawal pancasila.
  8. Pernyataan pada Deklarasi Bersama Penolakan RUU-HIP, ini merupakan sikap dari Seluruh Organisasi/Perkumpulan/Pengajian Perempuan Muslim bersama Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Anggota FAHMI UMMI, apabila pemyataan ini diabaikan oleh pemerintah, maka kami seluruh Organisasi/Perkumpulan/Pengajian Perempuan Muslim bersama Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Anggota FAHMI UMMI bersatu dan bangkit menolak paham komunisme. (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2