MEDAN (Waspada): Pengurus Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumut meminta Gubernur mengevaluasi atau mengganti Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut karena kapal-kapal pukat trawl semakin bebas beroperasi di perairan Pelabuhan Belawan dan Selat Malaka.
“Selain maraknya aktivitas kapal-kapal pukat trawl, diduga Kadiskanla bermain -mata’ dengan para pengusaha kapal pukat trawl,” ujar Ketua GPII Sumut Astrada Mulya saat menyampaikan orasinya saat melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu di Jl. Sei Batu Gingging Medan, Jumat (14/3).
Dijelaskan Astrada, selain maraknya kapal-kapal pukat trawl di perairan Belawan, masalah rumit lainnya adalah langkanya solar subsidi bagi para nelayan berskala kecil dan nelayan tradisional serta diduga soal izil kapal yang dimanipulatif.
“Negara kita adalah negara hukum. Ironisnya banyak sekali pelanggaran hukum yang tidak bisa ditindak. Kapal-kapal pukat semakin merajalela menangkap ikan dengan alat tangkap terlarang. Hasil tangkapan pukat trawl tidak hanya ikan-ikan kecil saja tapi juga merusak biota laut,” tegas Astrada.
“Oleh sebab itu, sudah selayaknya Plt Kadiskanla Mulyadi Simatupang dievaluasi dan diganti karena tidak mampu menertibkan kapal-kapal pukat trawl,” ujarnya lagi.
Astrada juga mempertanyakan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tidak berperan dalam menertibkan pukat-pukat trawl.
“Kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang itu bebas berkeliaran, dengan meraup keuntungan yang besar dengan menggunakan alat tangkap yang sudah jelas dilarang oleh negara. Sejatinya, itu musuh negara harus ditangkap,” pungkas Astrada.
Sementara itu, Kabid Alat Tangkap Diskanla Provsu Jenny Masniari mengatakan, pada 27 April 2023 mendatang pihaknya akan mengadakan rapat dan diskusi dengan semua kalangan untuk membahas tuntutan aksi tersebut.
“Akan dijadwalkan rapat dan diskusi untuk membahas tuntutan massa aksi demo pada 27 April mendatang dengan melibatkan berbagai pihak,” jawab Jenny Masniari.
Aksi tersebut ditanggapi oleh kabid tangkap. Beliau berjanji tanggal 27 April 2023 akan diadakan rapat dan diskusi dari semua kalangan untuk membahas tentang tuntutan aksi tersebut.
Kita tunggu janji beliau untuk dapat menegakkan kebijakan yang representatif nya untuk kepentingan masyarakat nelayan kecil.
Menanggapi jawaban dari Kabid Tangkap Diskanla Provsu, Ketua Korps Mahasiswa Sumut M. Ihsan menyebutkan bahwa jawaban dari Kabid Tangkap terkesan sangat normatif begtu begtu saja, maka kita minta beliau itu untuk kasih kepastian, “Karena Kabid Tangkap punya tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap keberlangsungan alam laut kita di Sumut sampai anak cucu,” ujarnya.(m27)
