banner 325x300

PT MBPM Siap Kembalikan Kerugian Negara

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): PT Multikarya Bisnis Perkasa Medan (MBPM) perusahaan yang bertanggungjawab penuh membangun Gedung Kuliah Terpadu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2018 senilai Rp44,9 miliar bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2018 menyatakan siap mengembalikan seluruh kerugian Negara akibat kelebihan pembayaran atau akibat lain saat mengerjakan gedung tersebut.

“Seluruh kerugian Negara siap kita kembalikan. Jumlah uang kerugian Negara yang dirugikan itu dikembalikan sesuai hitungan pihak yang berwenang,” kata Direktur Utama PT MBPM Joni Siswoyo SE dalam surat pernyatannya yang diterima wartawan, Jumat (28/8).

Surat pernyataan tersebut dibubuhkan tandatangan tertanggal 10 Juni 2020 lalu.

Surat pernyataan yang diteken Joni Siswoyo itu ditandatangani di depan PPK UIN Sumatera Utara Medan.

Perusahaannya menyatakan siap untuk bertanggungjawab atas kerugian Negara pada pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UINSU itu.

Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sumatera Utara Medan Drs Syahruddin Siregar MA membenarkan surat pernyataan kesiapan PT MBPM.

Pengerjaan gedung tersebut merupakan pekerjaan pembangunan gedung berlantai enam ditambah satu lantai basement, dengan total luas bangunan 6,552 m2.

Gedung itu kata dia, terletak di sebelah kanan pintu masuk utama kampus II UIN Sumatera Utara Medan, Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate.

Adapun pekerjaan pembangunan gedung tersebut dilaksanakan Kontraktor Pelaksana PT Multikarya Bisnis Perkasa Nomor Kontrak: 02/PPK/UIN-SU/PGKT/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp44,9 miliar bersumber dari anggaran SBSN Tahun 2018.

Pembangunan gedung itu kata Syahruddin dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014, tanggal 16 Oktober 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, minat calon mahasiswa untuk memperdalam ilmu di kampus ini terus meningkat.

Sehubungan dengan itu, kebutuhan peningkatan kualitas dan kuntitas sarana dan prasarana otomatis pula meningkat.

Dia mengatakan, tujuannya pembangunan gedung guna menambah aset negara, dalam hal fasilitas ruang kuliah dan sarana prasarana pendukung lainnya sekaligus menambah daya tampung UIN Sumatera Utara Medan.

Kemudian, adanya ruang kuliah yang dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya 
saing.

Kemudian selanjutnya kata dia, menyediakan fasilitas fakultas dan Prodi dalam melayani kebutuhan mahasiswa, menunjang kegiatan bagi mahasiswa dalam peningkatan kompetensi keilmuan dan kegiatan praktek serta aplikasi keilmuannya.

Syahruddin menyebutkan, sampai akhir masa kontraknya tanggal 26 Desember 2018, kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Sesuai laporan Kontraktor dan Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK), persentase bobot pekerjaan (progres pekerjaan) per 26 Desember 2018 mencapai 91,070% dan menyisakan pekerjaan dengan persentase bobot penyelesaian pekerjaan akhir (finishing) bagian arsitektur dan interior sebesar 0,614%, baian mekanikal dan plumbing sebesar 8,316% atau -8,930%.

Dia mengatakan, pekerjaan telah dibayar sesuai progres 91,070% yang ditagih oleh kontraktor atas persetujuan KMK, berdasarkan Pasal 1 angka 46 dan Pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor 13/PB/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018.

Ketentuan tersebut mengatur pengajuan pembayaran pekerjaan di akhir tahun dilakukan 21 Desember, sedangkan kontrak sampai 26 Desember.

Selanjutnya, aturan berikutnya pembayaran dilakukan 100% yaitu Rp44,9 miliar dengan ketentuan Kontraktor membuat pernyataan bahwa sisa pekerjaan 8,930 akan selesai 26 Desember, dan membuat Jaminan Pembayaran Akhir Tahun dari bank senilai biaya sisa pekerjaan Rp4 miliar lebih.

Berhubung pada tanggal akhir kontrak 26 Desember 2018 pekerjaan tidak selesai, maka jaminan itu telah dicairkan oleh KPPN ke kas negara.

Sisa anggaran sisa pekerjaan Rp4 miliar lebih telah masuk kembali ke DIPA UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019.

Tanggal 15 April 2019, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Sumatera Utara Medan melakukan Pemutusan Kontrak terhadap Kontraktor pelaksana pembangunan sesuai Berita Acara Pemutusan Kontrak, nomor 10/PPK/UINSU/BAPK/IV/2019.

Tim Irjen juga telah melakukan reviu berdasarkan Surat Tugas Nomor 0646/IJ/Set IJ/04/2019, tanggal 18 April 2019.

Sesuai Laporan Hasil Reviu Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UIN Sumatera Utara tahun 2018 oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor R-415/IJ/IJ II/PS 01 4/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, progres pekerjaan hanya 80%.

“Salah satu rekomendasi tim reviu bahwa reviu perlu dilanjutkan dengan audit tujuan tertentu oleh Inspektorat Jenderal. Untuk audit tujuan tertentu tersebut Rektor UIN Sumatera Utara telah dua kali menyurati Itjen, namun sampai tanggal pembuatan kronologis ini audit tujuan tertentu belum terlaksana,” kata Syahruddin Siregar dalam keterangannya di Medan, kemarin.

Sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan waktu penulisan kronologis ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengadakan penyelidikan terhadap mangkraknya pembangunan gedung tersebut.

Poldasu telah bermitra dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan Kerugian Negara.

Tim BPKP telah melaksanakan audit dan di waktu dekat akan menerbitkan temuan Kerugian Negara. (rel)

  • Bagikan