Waspada
Waspada » Presiden Harus Buat Perppu Cabut UU Omnibus Law
Headlines

Presiden Harus Buat Perppu Cabut UU Omnibus Law

PAKAR Hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum. Untuk mengatasi situasi gonjang ganjing yang berlangsung saat ini, maka presiden harus buat Perpru untuk cabut UU Omnibus Law secara keseluruhan. Waspada/Ist
PAKAR Hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum. Untuk mengatasi situasi gonjang ganjing yang berlangsung saat ini, maka presiden harus buat Perpru untuk cabut UU Omnibus Law secara keseluruhan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pakar Hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (foto) mengatakan, untuk mengatasi gonjang-ganjing yang berlangsung saat ini, maka presiden harus buat  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk cabut UU Omnibus Law secara keseluruhan.

Presiden harus buat Perppu cabut UU Omnibus Law guna menyikapi penolakan dari berbagai elemen masyarakat setelah disahkannya undang-undang Cipta Kerja itu.

Demikian Abdul Hakim kepada Waspada, kemarin di Medan menyikapi situasi penolakan dari berbagai elemen masyarakat dengan didisahkannya UU Omnibus Law.

Alasan Hakim mengemukakan hal itu juga sehubungan dengan pernyataan presiden di media yang secara garis besarnya dua poin yakni, bahwa adanya miskomunikasi dan juga adanya draf hoax yang beredar di publik tersebut.

“Nah, bila demikian pointnya, yang benar yang mana, dan ini tanggung jawab siapa? Kalau menurut presiden draf tersebut adalah hoax, jadi draf yang benar yang mana.

Tentunya, ini kan tanggung jawab pemerintah dan DPR RI. “Jangan membuat gaduh situasi ini,” sesal Hakim.

Sekaitan dengan statemen tersebut, bila itu menjadi point yang mendasar lanjut Hakim, dan presiden mengatakan yang beredar itu hoax, maka, presiden harus melakukan pengusutan ke dalam tentang draf hoax yang beredar tersebut. Dan ini harus di proses sehingga diperoleh kebenarannya.

Ditambah lagi pengakuan sekretaris DPR RI sendiri yang mengatakan, bahwa UU tersebut masih di rapikan.

Perlu Dijelaskan

Begitupun dengan pengakuan anggota DPR RI sendiri draf tersebut tidak ada dibagikan pemerintah saat berlangsungnya rapat paripurna dalam pembahasan UU Omnibus Law ini dan hal ini perlu dijelaskan.

‘Bila presiden sendiri belum membaca draf tersebut,lalu kemudian dengan adanya pernyataan sekretaris DPR RI tersebut, berikut tidak adanya penjelasan dari pemerintah mana sebenarnya draf yang benar, ” katanya.

Sehingga, katanya, kita jadi menduga inilah sebabnya mengapa pemerintah sendiri tidak berani untuk mengaksesnya ke publik.

Karena, sampai sekarang kita juga tidak tahu mana yang hoax, mana yang sudah dilakukan perubahan dan mana draf yang benar tapi sudah disahkan.

Menurut Hakim, bila transparansi itu tidak dilakukan pemerintah, itu artinya pemerintah telah sengaja melakukan kegaduhan ini di publik dan pemerintah sudah mengabaikan kewajibannya.

Karena sistim bernegara harus dikelola secara transfaran. Bila proses pembuatan UU itu tidak segera dijelaskan pemerintah kepada publik berarti itu disengaja.

Jadi, cacatnya UU Omnibus Law itu tidak saja cacat formal, cacat substansial dan cacat prosedur.

“Karena itu presiden harus mengeluarkan Perpru dan mencabut UU Omnibus Law tersebut,” sebut Hakim. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2