Waspada
Waspada » PPKM Darurat, Puan: Pemerintah Harus Beri Solusi Untuk Rakyat
Headlines Nusantara

PPKM Darurat, Puan: Pemerintah Harus Beri Solusi Untuk Rakyat

disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani (Waspada/Ist)

JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah dan kebijakan, terkait diperpanjang atau tidaknya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat memberi solusi di tengah pandemi.  

Menurut Puan kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. Pemerintah juga harus memberi kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (19/7).

Puan menyoroti beragam fakta dan pemberitaan terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Termasuk, kasus baru harian Covid-19 yang masih melonjak akibat terpapar wabah tersebut. 

“Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Dibutuhkan ketersediaan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri,” ucapnya. 

“Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” imbuh Puan.

Selain itu, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi yang sama besarnya bagi kalangan ini.

“Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun. Jangan sampai, kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian juga karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan,” ujar Puan.

Menurutnya, perlu memfokuskan kembali anggaran setidaknya bisa diarahkan pula untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang menjalani isoman. 

Karenanya, inisiatif yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun semestinya dipastikan tidak sekadar prosedural tetapi benar-benar substantif dan solutif.

“Kalau anggaran ada, penyampaian dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun,” kata mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Puan juga mendorong kehadiran dapur umum dan lebih banyak program pro-rakyat, di tengah situasi yang berdampak besar saat ini. 

“Mereka yang sakit dan keluarganya tidak hanya butuh pengobatan tetapi juga dukungan sosial yang nyata, bahkan untuk kepastian pemenuhan kebutuhan makan selama menjalani pengobatan atau isoman,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Puan menambahkan, persoalan ini tidak hanya bagi yang sakit, rakyat yang sehat juga tetap harus dipastikan mampu bertahan dalam himpitan ekonomi. Data mengenai bantuan sosial pun harus terus diperbaiki untuk memastikan akurasi dan bermanfaat bagi rakyat.

“Tidak semua orang punya tabungan atau sumber-sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal mereka sehari-hari bila tak ada kebijakan nyata dari pemerintah dan uluran tangan banyak pihak,” tegas Puan.

Langkah dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, termasuk refocusing anggaran, menurut Puan adalah bentuk nyata apresiasi dan pengimbangan beragam solidaritas yang terus ada dan tumbuh di masyarakat. 

“Kepercayaan rakyat harus terus dijaga lewat beragam cara. Jangan sampai rakyat berputus asa dan menganggap negara tidak ada atau abai. Jangan buka celah sekecil apa pun untuk itu,” tegas Puan. 

Selain penanganan dan pengendalian Covid-19 di Pulau Jawa, Puan mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dengan situasi di daerah di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi, fasilitas dan akses kesehatan di luar Pulau Jawa pun punya tantangan tersendiri. 

“Jangan sampai kecolongan lonjakan kasus di luar Pulau Jawa,” kata Puan.

Bila semua program pemerintah termasuk refocusing anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik dalam bentuk yang paling konkret dan mengena. Puan meyakini kepercayaan publik akan terbangun dengan sendirinya. 

“Ketika rakyat percaya, apa pun program pemerintah akan otomatis didukung juga,” kata Puan sembari meminta pemerintah lebih terbuka lagi mengungkap strategi akhir (exit strategy) pandemi Covid-19 di Indonesia beserta peta jalan yang akan ditempuh. 

“Semua dengan tujuan rakyat pun paham ke mana arah jalan kita semua yang sekarang harus membatasi mobilitas demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang masih terus memakan korban ini. Ini semua butuh upaya yang benar-benar serius, keras, dan berkesinambungan, sehingga rakyat menaruh kepercayaan dan memberi dukungan, agar pandemi bisa diatasi dan ditangani secara menyeluruh,” pungkas Puan.

Sebelumnya, rencana pemerintah memperpanjang pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat disuarakan oleh sejumlah menteri, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Dari data kasus Covid-19, Minggu (18/7), tercatat masih ada 44.721 kasus baru di Indonesia dalam sehari terakhir. Pasien Covid-19 yang meninggal dalam sehari tercatat 1.093 orang dari data tersebut. 

PB Ikatan Dokter Indonesia pada hari yang sama mengumumkan setidaknya 545 dokter telah pula meninggal akibat terpapar Covid-19. (irw) 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2