Waspada
Waspada » Politisi Fraksi PKS: Stop Pencitraan Bantuan Mr. President
Headlines Nusantara

Politisi Fraksi PKS: Stop Pencitraan Bantuan Mr. President

ANGGOTA Fraksi PKS DPR RI Syahrul Aidi
ANGGOTA Fraksi PKS DPR RI Syahrul Aidi

JAKARTA (Waspada): Judul itu merupakan pernyataan anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat (foto) yang menilai penanganan bantuan presiden untuk warga yang terdampak Covid-19 di daerah berbelit-belit.

Dalam pernyataannya di Jakarta Rabu (29/4) Syahrul Aidi menyebut, presiden bersama jajarannya di pemerintahan terbukti tidak siap dalam menghadapi wabah Covid-19.

Banyak kebijakan pemerintah yang tidak dipikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan.

“Terkesan Presiden hanya pencitraan bantuan dan plin plan, sehingga meremehkan keselamatan rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi periode kedua ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan.

Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder.

Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya nol, sehingga hanya menjadi Pencitraan Bantuan Oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat, tegasnya.

Setidaknya, ungkap Syahrul, ada 4 stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona ini yaitu Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial.

Dia menerangkan efek dari ketidaksinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini.

Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

“Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan” tambahnya.

Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19.

Harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.

“Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kemudian sesuaikan standar dengan keadaan kekinian. Misalkan saat ini ada BLT dari Kemendes PDTT, maka seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW jangan pakai data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang di pakai dalam keadaan normal. Hari ini semua orang terdampak Covid 19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat,” tukasnya.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyoroti beleid yang selalu berbenturan dengan prinsip otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah terkungkung dengan instruksi tidak jelas dari pemerintah pusat.

Padahal dengan diberi kewenangan dan kebebasan bertindak maka pemda bisa segera mengatasi Covid 19.

“Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asalkan arahan dan jalur koordinasinya bagus. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid. Karena dampak paling besar dalam pemberlakuan PSBB yang kontroversial ini adalah warga di daerah yang digawangi Pemda sampai jajaran turunannya di tingkat Desa dan RT/RW sebagai Garda Terdepan. Karena Segala wanprestasi Presiden dari pencitraanya pasti mereka yang menanggung. “SO STOP Pencitraan Bantuan Mr. President,” tutupnya. (j07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2