Waspada
Waspada » Politik Dinasti Tidak Menguntungkan Masyarakat
Headlines Medan

Politik Dinasti Tidak Menguntungkan Masyarakat

MEDAN (Waspada): Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Dr Hardi Mulyono, menyampaikan secara umum kepemimpinan yang dihasilkan dari politik dinasti tidak menguntungkan masyarakat.

Karena leadership (kepemimpinan) nya akan sangat lemah.

Dr Hardi Mulyono, mengungkakan pendapatnya itu kepada Waspada, yang menghubungi, Senin (3/8).

Yakni terkait dengan perbincangan tentang politik dinasti yang sedang hangat di masyarakat saat ini.

Data yang diperoleh Waspada, setidaknya ada sembilan keluarga pejabat yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun ini.

Diantaranya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juga ada anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Selain itu, juga ada keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menanggapi hal ini, Hardi Mulyono, mengatakan bahwa secara umum, politik dinasti tidak menguntungkan masyarakat.

Bukan hanya untuk jabatan di eksekutif saja, tapi juga di legislatif.

Karena faktanya, banyak juga anak dan kerabat kepala daerah yang jadi anggota legislatif.

‘’Bahkan menjadi pimpinan fraksi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD),’’ katanya.

Akan Lemah

Disebutkan Hardi, seorang pemimpin yang dihasilkan lewat politik dinasti, akan sangat lemah dalam menjalankan organisasinya.

Bisa saja hal itu bukan karena sumberdayanya yang lemah.

Tapi karena dia akan terus dibayangi oleh figur keluarga yang menghendakinya menjadi pemimpin.

Melihat dari data yang ada, Hardi mengaku semakin yakin kalau leadership figur yang dihasilkan dari dinasti politik saat ini, akan lemah.

Karena, umumnya mereka belum pernah punya pengalaman, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Kata Hardi, yang menonjol dari dinasti politik sekarang ini, bukan murni figur itu ingin menjadi pemimpin.

Yang terjadi adalah karena ada dorongan, dan si figur itu juga sangat ingin didorong.

Malah lebih dominan pula karena dorongan itu.

‘’Artinya, kalau tidak ada dorongan, mungkin berpikir untuk jadi pemimpinpun figur itu tidak pernah,’’ ujarnya.

Bila ini yang terjadi, menurut Hardi, maka masyarakat pasti sangat tidak diutungkan.

Karena pasti, pemimpin itu akan selalu ‘gamang’ dalam mengambil keputusan.

Akibatnya, akan menghambat birokrasi.

‘’Apa-apa harus nanya papa dulu. Dan itu sudah ada contohnya yang saya ketahui,’’ sebutnya. (m07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2