Waspada
Waspada » PN Balige Gelar Sidang Lapangan Perkara Perdata Lajangan Motung
Headlines Sumut

PN Balige Gelar Sidang Lapangan Perkara Perdata Lajangan Motung

SIDANG lapangan perkara perdata No 85/Pdt G/2020/PN Blg atas gugatan keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung digelar Pengadilan Negeri Balige di lokasi sengketa, Lajangan Motung, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Jumat (12/3). Waspada/Ramsiana Gultom
SIDANG lapangan perkara perdata No 85/Pdt G/2020/PN Blg atas gugatan keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung digelar Pengadilan Negeri Balige di lokasi sengketa, Lajangan Motung, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Jumat (12/3). Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada): Sidang lapangan perkara perdata No 85/Pdt G/2020/PN Blg atas gugatan keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung digelar Pengadilan Negeri Balige di lokasi sengketa, Lajangan Motung, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Jumat (12/3).

Sidang lapangan yang awalnya direncanakan mulai pukul 10:00 pagi diundur hingga pukul 13:00 Wib karena sebelumnya ada sidang lapangan perkara perdata pada obyek yang lain yang lebih dahulu disidangkan.

Sidang lapangan ini buntut panjang pergolakan Lajangan Motung yang diklaim sebagai lahan milik BPODT berdasarkan Hpl nomor 42 tahun 2020 oleh Kementrian Kehutanan.

Keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung keberatan dan memperkarakan kasus tersebut di PN Balige.

Titik awal sidang lapangan dimulai pada plang milik BPODT berkisar 50 dari batas Parik (Tembok tanah yang dijadikan pembatas wilayah) yang berbatasan dengan lahan reboisasi 103 Ha yang sebelumnya diserahkan oleh keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung kepada pemerintah untuk dijadikan lahan reboisasi pada tahun 1952.

Sidang lapangan ini dipimpin Hakim Ketua Hans Prayugotama, Hakim Anggota Sandro Sijabat dan Sophi Indah dengan Panitera Berry Prima Peranginangin.

Hadir penggugat, tergugat 1 Kementrian Agraria dan pertanahan, Tergugat 2 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, tergugat 3 BPODT, dan tergugat 4 Kepala Desa Motung.

Hakim Ketua Hans Prayugotama dalam sidnag laoangan menyampaikan lihaknya hanya
melaksnaaan pemeriksaan tempat terhadap gugatan yang diajukan penggugat Musdin manurung dan kawan nomor 85 pdtg 2020.

“Kami melihat obyek perkara yang digugat, keadaan obyek dan mendengar batas batas dari obyek tersebut. Tidak menentukan ini milik siapa dan kepemilikan harus ditentukan dalam proses persidangan dan ditentukan oleh hakim, serta memastikan kebenaran obyek itu ada atau tidak,” ujar Hans Prayugotama.

Dalam mengarahkan sidang lapangan agar teratur, majelis hakim menyampaikan hanya menanggapi kuasa hukum saja.

“Mohon maaf, karena masing-masing yang hadir adalah kuasa hukum, maka yang kami berikan kesempatan untuk bicara hanyalah kuasa hukum saja. Hal lainnya yang dianggap penting untuk disampaikan, silahkan itu disampaikan di pengadilan,” imbuhnya.

Tampak dalam sidang lapangan tersebut, banar bahwa obyek yang diperkarakan oleh penggugat adalah obyek yang sama dalam Hpl 42 tahun 2020 yang dimiliki oleh BPODT.

Hanya sedikit perbedaan batas titik kepemilikan lahan pada jalan bukaan obyek perkara yang telah dikerjakan oleh BPODT tidak berada tepat pada batas parik milik pomparan Ompu Buntulan selaku penggugat. Perkiraan sementara,  berkisar 50 meter dari batas parik.

Kasi Sengketa BPN Toba, Paing Pangaribuan ketika dikonfirmasi Waapada soal dasar penerbitan sertifikat atas nama BPODT di lahan tersebut mengaku tak berhak memberikan keterangan.

“Saya hanya Kasi Sengekta, jika butuh konfirmasi lebih lanjut datang saja ke kantor karena yang berhak menjawab itu Kepala Kantor,” ujar Paing sambil berlalu.

Kuasa hukum pomparan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung, Panahatan Hutajulu ketika dikonfirmasi Waspada usai sidang lapangan menyampaikan kekesalannya kepada tergugat 3, BPODT.

Pasalnya, pada saat sidang lapangan, Kuasa hukum BPODT menyampaikan bahwa lahan 107 Ha tersebut masuk dalam kawasan hutan sejak tahun 1982.

“Batas dari parik itu kemari, kita sudah berbuat perjanjian kerjasama dengan pihak TPL pada tahun 2007. Kalau kehutanan dan BPODT mengatakan ini kawasan hutan kenapa tidak dari dulu kita dilarang. Kalau melawan pemerintah kita begini terus, konyol itu pemerintah,” tegas pria yang akrab dipanggil PNH ini.

Lebih lanjut disampaikan Panahatan, bahwa yang menjadi pokok persoalannya apakah pengadilan mengakui itu tanah keturunan Ompu Buntulan atau bukan.

“Sampai sekarang kita masih proses persidangan. Tanggal 24 nanti akan dilanjutkan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat Ompu Buntulan,

Dalam persidangan lanjutan, selain hasil putusan MA pada tahun 1996, pihaknya akan menyerahkan bukti lain berupa surat penyerahan lahan kepada pemerintah seluas 103 Ha pada tahun 1952 untuk direboisasi.

Lahan 103 Ha di luar 107 Ha yang sedang digugat Pomparan Ompu Buntulan saat ini.

Ketika ditanyakan apakah ada spekulasi yang diduga dilakukan oleh BPODT dalam proses keluarnya sertikat atas nama BPODT di lahan tersebut, Panahatan dengan tegas menyatakan adanya kejanggalan yang ditemukannya.

Bahkan Panahatan mempertanyakan bagaimana bisa terbit sertifikat atas nama BPODT di atas lahan milik keturunan Ompu Buntulan dan kenapa BPODT tidak menyerahkan dana dampak sosial atas tanaman tegakan yang ada di lahan ini kepada keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung.

“Kenapa pada tahun 2020 bisa keluar sertifikat atas nama BPODT? Kita tau justru ketika mereka melakukan pembukaan jalan ini, setelah itu baru kita ajukan gugatan di PN Balige. Kenapa mereka membuka jalan di atas lahan keturunan Ompu Buntulan. Eukaliptus ditebangi mereka tanpa memberikan dampak sosial seperti yang disebutkan BPODT. Kalau ada dampak sosial itu serahkan saja  kepada pemilik hak,” tegasnya.

Kepala Desa Motung, Gomgom Manurung turut digugat.

Keterlibatan Gomgom diduga berawal dari tanda tangan yang dibubuhkannya selaku Kepala Desa pada proses penerbitan sertifikat di lahan tersebut.

“Kepala desa kita gugat selaku yang menandatangani penerbitan sertifikat, sebagaimana kita ketahui harus ikut Kepala Desa mengetahui atau menandatangani untuk terbitnya sertifikat, itu disperiodik penerbitan sertifikat, sehingga kita ajukan beliau tergugat sebagai pemerintah,” terang Panahatan.

Atas perkara ini, Panahatan selaku kuasa hukum pomparan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung meminta kepada pemerintah agar bertindak arif dan bijaksana dan membayarkan dampak sosial kepada keturunan Ompu Buntulan saja.

“Kenapa BPODT atau pemerintah seolah membelokkan, padahal kita sudah menyerahkan putusan Makamah Agung dengan hasil eksekusi. Inilah pemilik tanah, serahkan saja dampak sosialnya. Kita bukan melawan pemerintah tapi diserahkanlah kepada yang berhak,” pungkas Panahatan.

Sidang lapangan disertai hujan gerimis ini berlangsung mulai pukul 13:00 Wib hingga pukul 14:00 Wib.

Puluhan warga keturunan Ompu Buntulan turut hadir di lokasi.

Sidang lapangan berjalan lancar dengan penerapan protokol kesehatan dan pengamanan dari personel Polsek Lumban Julu. (a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2