Plt Bupati Bener Meriah Bersitegang Dengan LSM Garis Merah - Waspada

Plt Bupati Bener Meriah Bersitegang Dengan LSM Garis Merah

  • Bagikan
Plt Bupati Bener Meriah Dailami sedang bersitegang dengan Koordinator LSM Garis Merah di Halaman Gedung DPRK setempat, Senin (20/9). Waspada/Eri Tanara
Plt Bupati Bener Meriah Dailami sedang bersitegang dengan Koordinator LSM Garis Merah di Halaman Gedung DPRK setempat, Senin (20/9). Waspada/Eri Tanara

REDELONG (Waspada): Plt Bupati Bener Meriah, Dailami sempat bersitegang dengan Koordinator LSM Garis Merah, Nasri Gayo di halaman gedung DPRK setempat, Senin (20/8).

Persitegangan itu bermula akibat beberapa anggota LSM Garis Merah memasang poster bertuliskan ‘Copot Sekda, Copot Kadisdik, Copot Kadiskes’ dilantai dua ruang sidang DPRK Bener Meriah.

                                             

Aksi pemasangan poster itu dilakukan saat berlangsungnya rapat paripurna APBK-P 2021 yang dihadiri langsung oleh Plt Bupati, Dailami, Ketua DPRK, Kajari, Dandim 0119 dan Kapolres Bener Meriah.

Lantas, saat rapat Paripurna itu diskor, Plt Bupati, Dailami memanggil pihak LSM Garis Merah ke halaman kantor DPRK untuk mempertanyakan terkait aksi tersebut.

“Apa tujuan anda mengkritik atau ingin menurunkan Sekda, Kadisdik dan Kadiskes Bener Meriah,” tanya Dailami kepada Nasri dihadapan para Kepala SKPK dan sejumlah anggota DPRK setempat.

“Gaji guru honorer dan tunjangan khusus (TC) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bener Meriah belum dibayar, apa kerja Sekda dan Kadisdik,” tegas Nasri.

Kalau Sekda dan Kadisdik profesional, kata Nasri, gaji dan TC tersebut akan terbayarkan, tapi malah profesional hilang melainkan proposal.

“Kita hanya menggangap setiap proyek lebih mementingkan fee dari pada persoalan yang ada,” kata Nasri. “Saya mau tanya, bisa anda buktikan adanya fee secepatnya? Sekali lagi saya tanya bisa anda buktikan?” tanya Dailami dengan nada tegas. “Ini masih dugaan kami,” jawab Nasri.

Perdebatan itu semakin memanas ketika Nasri mempertanyakan persoalan antara kepentingan pembebasan pematangan lahan Puskesmas Ramung dari pada pembayaran gaji guru honorer.

“Kalau pembebasan pematangan lahan, itu bisa tahun depan pun. Jadi lebih urgen mana gaji guru dari pada pembebasan pematangan lahan,” tanya Nasri dengan nada lantang.

Menjawab hal tersebut, Dailami mengaku pembangunan Puskesmas sebelumnya sudah selesai di tender, sehingga pembebasan pematang lahan tersebut harus segera dilakukan.

“Jadi ‘you’ itu salah, pembangunan ini harus segera kita buat, kalau tidak anggaran harus dikembalikan ke pusat, berapa kita rugi,” tegas Dailami.

Selain itu, terkait gaji tenaga guru honorer dan TC PNS di Bener Meriah, Dailami mengaku sudah memanggil diantara mereka, namun tidak ada yang komplain.

“Kalau tidak ada komplain, kenapa mencuat dimedia,” pungkas Nasri sambil meninggalkan Dailami yang sedang memberi penjelasan. “Hei Garis Merah kesini kau, saya mendengarkan aspirasi, jangan kamu emosi,” teriak Dailami sembari petugas lainnya berusaha melerai.

Lantas, Nasri pun kembali mendatangi Dailami dengan mengatakan agar melakukan pertemuan terkait belum dibayarnya gaji tenaga guru honorer, TC PNS dan persoalan pembebasan pematangan lahan Puskesmas Ramung.

“Itu tidak ada bermasalah, lebih dari 2 ribu honorer di Bener Meriah tidak bermasalah, hanya kamu yang bermasalah, Bupati Dailami ini, tidak takut saya!” tegas Dailami sambil mendekati Nasri. “Ini persoalannya bukan takut atau tidak takut pak, ini persoalan anggaran,” jawab koordinator LSM Garis Merah itu.

Pantauan Waspada, persitegangan tersebut akhirnya dapat dilerai oleh bebarapa petugas keamanan serta jajaran SKPK dan anggota DPRK. Dailami pun kembali memasuki gedung DPRK untuk melanjutkan sidang paripurna APBK-P 2021. (cet)

  • Bagikan