Waspada
Waspada » Pimpinan Dewan Tak Tahu Maksud Perwal Karantina Kesehatan
Headlines Medan

Pimpinan Dewan Tak Tahu Maksud Perwal Karantina Kesehatan

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mengaku tidak tahu menahu mengenai peraturan wali kota (Perwal) tentang Karantina Kesehatan yang akan dibuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengatasi pandemi corona atau covid-19.

“Kita (pimpinan) tidak pernah diajak bicara atau membahas itu (Perwal), malah tahunya baru dari teman-teman wartawan,” ujar Ihwan di gedung DPRD Medan, Senin (27/4).

Politikus Partai Gerindra ini menyebut hal utama yang harus diperhatikan adalah dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan dan sebagainya.

“Jadi bantuan sosial yang perlu diberikan,” ungkapnya.

Mengenai Perwal Karantina Kesehatan, Ihwan tidak terlalu ambil pusing. Meski secara pribadi tidak mengerti. Namun, ia mendukung apabila hal tersebut bertujuan untuk menekan peredaran virus corona.

Sementara saat dijumpai di gedung DPRD Medan, Senin (27/4), Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, bahwa hari ini dirinya akan menandatangani Perwal tentang Karantina Kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Saya akan tandatangani Perwal tentang karantina kesehatan Kota Medan. Intinya yang pertama, bagi seluruh orang, siapapun dia yang berada di Medan wajib gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak,” kata Akhyar.

Di dalam Perwal tersebut, ia mengatakan masyarakat Kota Medan wajib menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, Perwal tersebut juga mengatur tentang bagi para pelaku perjalanan dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Orang Tanpa Gejala (OTG) akan dikarantina di rumah.

Kemudian bagi pelaku perjalanan, OTG maupun ODP nanti akan dilakukan karantina rumah, dan bagi orang-orang yang berdasarkan screnning awal yang nunjukan gejala tersebut, akan dilakukan karantina di rumah masing-masing.

“PDP dan yang positif wajib di karantina di rumah sakit. Hari akan kami selesaikan, dalam waktu dekat akan kita siapkan Juknis masing-masing tim,” ucapnya.

Dalam Perwal tersebut, Akhyar juga memastikan akan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Pemko Medan sendiri, akan mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar.

“Dalam perwal ada sanksi, Pemko Mdan kewenangannya sanksi administratif, kalau sanksi badan ada di kepolisian, karena aturannya begitu. Misalnya ada rumah makan, kita sudah anjurkan take away, kalau bandel izinya bisa dicabut. Warga bandel, tak mau pake masker, KTP-nya bisa ditahan, itu kan administratif,” tukasnya.

Sementara itu, aktivitas masyarakat Kota Medan sudah kembali seperti biasa, lalu lintas ramai, meski pusat keramaian seperti mall, kafe banyak yang tutup. (cyn)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2