Pilkada Paling Beresiko Tumbuhnya Cluster Baru Penyebaran Covid-19 - Waspada

Pilkada Paling Beresiko Tumbuhnya Cluster Baru Penyebaran Covid-19

  • Bagikan
Fachrul Razi (kiri), Mardani Ali Sera, Yanuar Prihatin dan Maksimal Ramses. (Waspada/Ramadhan Usman)

JAKARTA (Waspada) : Menunda Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang di 270 daerah termasuk di Sumut lebih baik, karena kasus positif Covid-19 daerah-daerah yang akan menyelenggarakannya masih tinggi. Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengemukakan pendapatnya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi” di Jakarta, Senin (24/8). Turut berbicara dalam diskusi ini anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin dan
anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera.
Menurut Fachrul Razi, ada beberapa alasan penolakan itu bahwa Pandemi Covid 19 cenderung meningkat dari bulan Juli. Berdasarkan data resmi Pemerintah (www.data.covid19.co.id), Peta Epidemilogi (zonasi covid19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku. Selama periode 1 Agustus-21 Agustus 2020 penambahan kasus Positif covid19 rata-rata perhari 1.956 kasus dan meningkat 271 kasus dibandingkan pada bulan Juli dengan penambahan rata-rata 1.685 kasus. Daerah kewalahan dalam menangani covid 19 sementara anggaran pilkada sangat memberatkan dan sangat besar yaitu Rp9,9 triliun (NPHD) dan penambahan anggaran Pilkada dengan protocol covid19 sebesar Rp 4.768 triliun. Kesehatan masyarakat lebih utama. Banyak penyelenggara yang sudah terpapar covid19 dan akan ada 105 juga lebih Pemilih yangg akan terdampak.
“Jadi tidak ada pengaruhnya demokrasi dan penundaan Pilkada Desember 2020 karena yang utama adalah kesehatan masyarakat, anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk Pilkada, masyarakat masih butuh untuk ekonomi dan penghidupan” tegas Fachrul Razi.
Selain itu menurut Fachrul Razi, Pilkada Serentak pada Desember 2020 memberikan kesempatan besar bagi petahana untuk terpilih kembali dengan kendali dan anggaran yang masih dapat dimanfaatkan oleh petanaha, apalagi data terakhir menunjukkan ada 21 Daerah yang akan melawan kontak kosong dan ada kemungkinan terus bertambah.
“Pilkada Serentak Desember 2020 juga cenderung melanggengkan dinasti politik dan hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Celakanya, ini ada permainan dinasti politik yang dipersiapkan hanya untuk mempertahankan dinasti politik, menuju Indonesia maju, anak maju, menantu maju , ini enggak baik untuk demokrasi, “ungkapnya.
Hal yang lebih penting tambahnya, belum ada jaminan dari Pemerintah bahwa angka penularan covid 19 di Daerah menjadi berkurang. ” Jangan sampai Pilkada Desember 2020 ini lebih menguntungkan 270 orang yang maju dalam kontestasi Pilkada dibandingkan dengan nilai manfaat bagi 105 juta lebih Pemilih, “ujar Razi. Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe berpendapat sama bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak lebih baik ditunda hingga pandemi Covid-19 mereda. “Sampai saat ini kita meminta pelaksanaan Pilkada serentak ditunda ke tahun 2021. ” Alangkah eloknya bila Pilkada serentak tahun 2020 ditunda. Jumlah yang terkena Covid-19 terus bertambah belum lagi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan hidup. Jangan sampai Pilkada ini justru menyulitkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebutkan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember di 270 daerah pemilihan merupakan Pilkada yang paling berisiko karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu penyelenggaran Pilkada serentak diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengungkapkan agar Pilkada serentak tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 maka ada dua cara. Level teknis prosedural. Misalnya, seluruh tahapan Pilkada serentak dikaji ulang, seperti rescheduling pelaksanaan Pilkada, pembatasan massa dalam kampanye, pencoblosan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Level substansi. Dalam situasi krisis dan terbatas, jangan sampai Pilkada disusupi tujuan lain yang bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Misalnya, masuknya kekuatan pemodal memasuki arena Pilkada.
“Problem hari ini adalah bagaimana Pilkada memunculkan tokoh pemimpin yang memiliki kapasitas memajukan daerah dalam forum dunia. Karena kepala daerah yang kita miliki saat ini masih berpikir pada tingkat regional atau nasional. Pilkada belum memunculkan pemimpin atau kepala daerah yang memajukan daerahnya ke tingkat dunia,” katanya.(j04)

  • Bagikan