Percepatan Pembangunan Sumut Di Tengah Pandemi Covid-19 - Waspada

Percepatan Pembangunan Sumut Di Tengah Pandemi Covid-19
Diskusi Pakar Lintas Disiplin Ilmu Dalam Kaleidoskop 3 Tahun Eramas

  • Bagikan
PARA panelis ketika membahas 3 tahun Eramas dalam “Diskusi Panel Ahli Kaleidoskop 3 Tahun Sumut Dalam Kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi Dan Musa Rajeksa” di Medan Club, Medan, Sabtu (4/9). Waspada/Ist
PARA panelis ketika membahas 3 tahun Eramas dalam “Diskusi Panel Ahli Kaleidoskop 3 Tahun Sumut Dalam Kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi Dan Musa Rajeksa” di Medan Club, Medan, Sabtu (4/9). Waspada/Ist
Laporan Dedi Sahputra

KEPEMIMPINAN Eramas (Edy Rahmayadi Dan Musa Rajeksa) selama tiga tahun sejak September 2018 hingga September 2021 telah diwarnai berbagai perkembangan. Terutama di hampir dua tahun belakangan ini, tepatnya sejak awal 2020 di mana pandemi Covid-19 mulai merebak di Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut berdampak pada perubahan anggaran pembangunan yang dikenal dengan refocusing anggaran dengan menitikberatkan anggaran pada bidang kesehatan, atau dalam penanganan pandemi Covid-19. Akibatnya tentu saja sektor lain menjadi terdampak. Namun di tengah kondisi seperti ini, ekonomi Sumut tetapi terlihat tumbuh meski pun dengan lambat.

SUASANA “Diskusi Panel Ahli Kaleidoskop 3 Tahun Sumut Dalam Kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi Dan Musa Rajeksa” di Medan Club, Medan, Sabtu (4/9). Waspada/Ist
SUASANA “Diskusi Panel Ahli Kaleidoskop 3 Tahun Sumut Dalam Kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi Dan Musa Rajeksa” di Medan Club, Medan, Sabtu (4/9). Waspada/Ist

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pada sektor ekonomi ini Prof Dr Ritha F Dalimunthe SE MSi Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU) memberi catatan bahwa di tahun pertama, Eramas, ekonomi Sumut tumbuh, dan ini tidak terlepas dari ekonomi kabupaten kota. “Meskipun tidak terlalu ada percepatan namun ada pembagian keuangan daerah dengan Rp2,1 triliun tahun pertama agar percepatan perekomian di 34 kab/kota jalan membuat yang namanya percepatan modal kerja dari APBD berjalan dengan baik,” sebut Prof Ritha.

Dikatakan, walaupun di tahun 2018 ke 2019, sampai awal 2020, yang harusnya melakukan perbaikan ekonomi ternyata harus berubah dan difokuskan ke sektor kesehatan karena Covid-19, sehingga anggara kegiatan tinggal 30 persen. “Hingga kwartal kedua 2021 terlihat sudah ada 4,95 persen laju pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya minus 2,7 persen,” ujar Prof Ritha.

Menurutnya walaupun sekarang yang mendominasi masih di sektor keuangan, namun diharapkan pada sektor riil ada percepatan yang dilakukan. “Tapi ini sangat tergantung anggaran modal di kabupaten kota. Salah satu caranya adalah kabupaten kota menggunakan belanja modal, karena sektor riil sangat penting untuk padat karya,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 yang membuat berbagai kebijakan penanganan yang harus diambil memiliki dampak pada sektor ekonomi. “Kebijakan 5M dan PPKM membuat aktivitas ekonomi terasa lambat, membuat orang tidak boleh bertemu, membatasi gerak yang dalam sektor ekonomi riil menjadi (penghambat) sangat terasa,” jelassnya.

Namun dia menekankan kondisi pertumbuhan ekonomi Sumut yang 4,95 persen masih lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 7,7 persen. Karena itu percepatan perlu dilakukan dengan penekanan pada sektor UKM, SDM yang lebih juga nilai tukar produk hasil pertanian makin rendah.

“Komoditi, seperti cabe, bawang dan lain-lain adalah bagian dari ekonomi masyarkat yang kini menjadi penyebab inflasi yang mesti disikapi bersama. Regulasi yang diambil seharusnya di back-up oleh OPD,” sebut Prof Ritha.

Dia menyebutkan bahwa ekonomi yang paling bisa di-back-up adalah ekonomi kreatif pariwisata yang merupakan kearifan lokal untuk menggerakkan ekonomi di Sumut. Intinya adalah penguatan pada sektor riil, yang meliputi penguatan dan pemulihan ekonomi Sumut pada masa pandemi Covid-19; Stabilisasi sektor riil dalam upaya pemulihan ekonomi, khususnya di pertanian, pariwisata, dan UKM.

Regulasi sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pertumbuhan sektor riil di kabupaten/kota; Penguatan mekanisme realisasi terhadap belanja daerah sehingga ekonomi masyarakat menjadi lebih stabil; Membangun suasana kondusif dan mengeliminasi pengaruh buruk dari luar; dan monitoring dan evaluasi terhadap percepatan belanja daerah.

Percepatan Pembangunan Fungsi Birokrasi

Dr Heri Kusmanto MA Dosen Fisip USU yang juga Dekan Fisipol Universitas Medan Area (UMA) membahas tentang fungsi birokrasi dalam pelayanan publik dalam percepatan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan terletak dari fungsi birokrasi. Bila birokrasi berhasil beradaptasi sesuai tantangan zaman maka pembangunan akan tercapai, sebaliknya jika tidak maka pembangunan akan terhambat,” ujar Dr Heri.

Namun diakui saat ini menjalankan fungsi birokrasi dengan pelayanan prima merupakan tantangan yang berat. “Pada kenyataannya fungsi birokrasi yang impersonal itu hanya ada di angan karena dipengaruhi oleh hubungan kultural dan sosial yang sangat kuat. Tapi hal seperti ini bukan cuma terjadi di Sumut tapi juga di terjadi negara berkembang pada umumnya,” jelasnya.

Di antara indikatornya adalah tingkat partisipasi dalam masyrakat. “Jika rakyat dianggap customer maka rakyat miskin tidak akan mampu dilayani birokrasi. Rakyat itu adalah pemilik demokrasi, siapapun rakyat harus dilayani secara sama,” ujarnya.

Dr Heri menilai, birokasi yang melayani semua sudah mulai berjalan dengan berbagai standar yang digunakan. Di antaranya adalah ukuran reformasi birokrasi, ukuran akuntabilitas kinerja pemerintah, ukuran pelayanan prima.

“Ada perubahan tata kelola pemerintah dengan memasukkan e-government di Sumut. Ini suatu pemandangan yang bagus walaupun belum seperti Yogyakarta yang sudah mencapai A. Pencapaian ini patut dihargai di tengah tantantangan dana dan pandemi,” sebut Dr Heri.

Apa yang harus dilakukan adalah menggeser mind-set para pemimpin dari old public menjadi pemerintah yang melayani publik. “Ini perubahan patut dihargai. Akuntabilitas kinerja pemerintah didorong naik. Faktor perubahan mind-set dan digitalisasi telah mendorong tampil lebih baik lagi, dan perlu komitmen yang kuat untuk perubahan ini,” ungkapnya.

Selain itu sikap antisipatif perlu dilakukan terhadap tantangan yang ada di masa depan. “Kita harus mampu melakukan scenario planning untuk menjawab tantangan di hadapan kita yang tidak kita ketahui dan harus kita ketahui dengan proses peramalan dan kecenderungan dunia.

Proses digitalisasi menuju kepada birokrasi yang dapat beradaptasi dengan cepat (agile government) mendesak dilakukan pemerintah Sumut, walaupun dalam keadaan anggaran yang mungkin berat,” katanya.

Dr Heri memberikan apresiasi selama tiga tahun Eramas dengan berbagai catatan yang diutarakan. “Perubahan yang dilakukan sudah baik, tapi itu belum cukup karena kita harus memiliki lompatan inovasi,” ajaknya.

FOTO bersama para pakar dari kiri: Prof Dr Ir Abdul Rauf MP, Prof Dr Ritha F Dalimunthe SE MSi, Dr Ir Budi Sinulingga, Dr Ir Hj Sabrina, MSi, Prof Dr R Hamdani Harahap MSi, Prof Drs Heru Santosa MS PhD, Dr Heri Kusmanto MA, dan moderator Onan Marakali Siregar SSos MSi. Waspada/Ist
FOTO bersama para pakar dari kiri: Prof Dr Ir Abdul Rauf MP, Prof Dr Ritha F Dalimunthe SE MSi, Dr Ir Budi Sinulingga, Dr Ir Hj Sabrina, MSi, Prof Dr R Hamdani Harahap MSi, Prof Drs Heru Santosa MS PhD, Dr Heri Kusmanto MA, dan moderator Onan Marakali Siregar SSos MSi. Waspada/Ist

Perepatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Prof Drs Heru Santosa MS PhD Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat USU menekankan perlunya efisiensi anggaran dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya percepatan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat.

Di antaranya adalah percepatan usia harapan hidup Sumut ke angka 70 sampai 72 tahun. Karena berdasarkan data tahun 2020, usia harapan hidup Provinsi Sumut tahun 2020 berada pada angka 69,10 pada tingkat 24 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Apa yang perlu dilakukan adalah perlunya percepatan revitalisasi program, prioritas program, penyerasihan program, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten/kota,” tegas Prof Heru.

Dia menguraikan langkah percepatan percepatan yang perlu dilakukan dalam pelayanan Kesehatan masyarakat yaitu: Pertama, meningkatan kualitas pelayanan unggul (karena mahalnya investasi medis) dan peningkatan peralatan kesehatan yang paling mutakhir.

Kedua, peningkatan kemampuan penanganan keseatan dari tenaga medis (mobilisasi sehat gubernur dan dokter terbang daerah prioritas) dan standarisasi; Ketiga, prioritas penanganan kasus terkini seperti stunting, Lansia, dan kematian ibu, bayi dan anak; Keempat, meningkatkan respons kondisi kegawatdarurat medis, rujukan dan jaminan kesehatan.

Prof Heru menggarisbawahi kinerja rumah sakit di Sumut dalam hal pelayanan kesehatan. Setiap rumah sakit sudah harus memiliki keunggulan yang membedakannya dengan rumah sakit yang lain.

“Gubernur harus berani memanggil direktur rumah sakit, agar rumah sakit yang dipimpin para direktur ini memiliki layanan kesehatan unggulan yang khas yang berbeda dengan rumah sakit lain,” sebutnya. Dengan demikian kalau setiap rumah sakit memiliki unggulan tertentu dalam layanan kesehatan masyarakat, maka percepatan dapat dilakukan.

Percepatan Sektor Pertanian

Prof Abdul Rauf Guru Besar Fakultas Pertanian USU menyoroti pengembangan lumbung pangan (food estate) di kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas) seluas 1000 hektar yang saat ini sedang digarap oleh Kementrian Pertanian (Kementan) seluas 215 hektar. Masih ada seluas 875 hektar yang belum digarap oleh pihak swasta.

Pemerintah membangun kawasan food estate di Sumut, yang salah satunya di Kabupaten Humbahas sebagai percontohan korporasi pertanian khusus hortikultura. Tujuan pengembangan kawasan ini untuk meningkatkan ketahanan pangan serta kapasitas pertanian.

Panen perdana bawang merah, bawang putih dan kentang pada Maret 2021 lalu tercatat masih di bawah rerata nasional. Karena itu ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan dalam pengelolaan selanjutnya. “Faktor keseuaian tanah di Humbahas penting diperhatikan dalam program food estate,” ujarnya.

Selain itu persoalan ketersediaan pupuk organik/kompos tidak cukup hanya 2 ton per hektar. “Untuk hasil yang maksimal, pupuk organik/kompos yang disediakan sebanyak 10 ton per hektar, minimal 5 ton per hektar. Tidak cukup hanya 2 hektar per ton,” sebutnya.

Prof Rauf memberikan apresiasi pada Sistem Pertanian Teringrasi (Sitantri) yang merupakan nilai plus dalam percepatan pembangunan di sektor pertanian. “Peningkatan sektor agribisnis itu penting, di antaranya dengan peningkatan nilai tambah dengan hilirisasi produk,” katanya.

MANTAN Kepala Bappeda Provsu Dr Ir Budi Sinulingga (kiri), dan mantan Sekdaprovsu Dr Ir Hj Sabrina MSi (tengah) saat mengikuti acara. Waspada/Ist
MANTAN Kepala Bappeda Provsu Dr Ir Budi Sinulingga (kiri), dan mantan Sekdaprovsu Dr Ir Hj Sabrina MSi (tengah) saat mengikuti acara. Waspada/Ist

Percepatan Pengembangan Desa

Prof Dr R Hamdani Harahap MSi Guru Besar Antropologi Fisip USU memberikan apresiasi pada pengembangan pembangunan desa. Karena di masa pandemi, berdasarkan data di tahun 2020 terdapat hanya ada empat desa mandiri di Sumut. Namun di tahun 2021 sudah ada sembilan desa mandiri.

Prof Hamdani mencontohkan desa Raya di Karo yang menghasilkan produk berupa aneka bunga yang dijual ke berbagai daerah. “Desa mandiri ini sebagai penghasil bunga dapat menjual bunga lebih murah di banding di Berastagi misalnya,” jelasnya.

Selan itu masalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga menjadi perhatian karena merupakan faktor strategis dalam pengembangan dan percepatan pembangunan desa. Dikatakan, dalam pengembangan Bumdes masih ada masalah tata kelola yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan perlu mengembangkan kemitraan dan marketing.

“Ini jadi masalah karena ada Bumdes yang kemasannya bagus tapi packaging-nya belum bagus. Selain itu adanya konflik manajer Bumdes dengan kepala desa juga menjadi persoalan yang perlu diatasi konflik ini. Karena kepala desa menganggap manajer Bumdes sebagai saingannya,” ujarnya.

Dengan peran strategis Bumdes dapat dilakukan percepatan bagi pembangunan desa. “Perlu pengembangan ekonomi kreatif, seperti Bumdes mengelola arung jeram dan lain sebagainya. Menggeliatnya ekonomi desa akan membuat menggeliatnya ekonomi Sumut,” katanya.

  • Bagikan