Waspada
Waspada » Peran Poldasu Tertibkan Protokol Kesehatan Pilkada Sangat Penting
Headlines Medan

Peran Poldasu Tertibkan Protokol Kesehatan Pilkada Sangat Penting

KAPOLDA Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin, MSi bersama Ketua KPU Sumut Herdensi Admin, SSos, MSP (kanan).
KAPOLDA Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin, MSi bersama Ketua KPU Sumut Herdensi Admin, SSos, MSP (kanan).

MEDAN (Waspada): Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam menertibkan protokol kesehatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat penting.

Peran tersebut dinantikan di tengah kekhawatiran munculnya klaster-klaster baru Covid-19 dalam Pilkada Serentak di Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan dosen Fisipol UMA Dr Dedi Sahputra, MA di Medan, Selasa (29/9) menanggapi perkembangan wacana Pilkada yang terus dilanjutkan meski berbagi pihak meminta menundanya.

“Ketika pemerintah sudah memutuskan melanjutkan proses Pilkada maka di Sumatera Utara ini peran jajaran Polda Sumut menjadi sangat penting bahkan vital dalam menghempang penyebaran virus,” ujarnya.

Dikatakan, jajaran Poldasu bersama jajaran Kodam I/BB serta Polisi Pamongpraja mesti dikedepankan dalam menertibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dengan demikian, potensi penyebaran virus setidaknya dapat diredam.

“Tidak dapat dibayangkan kalau masyarakat tidak bisa tertib protokol kesehatan dalam mengikuti proses Pilkada. Di masa kampanye, misalnya, mereka kumpul atau saat pemungutan suara dan sebagainya,” imbuh Dr Dedi yang juga pengurus PWI Pusat ini.

Protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini, sesuai dengan Maklumat Kapolri Nomor Mak/3/IX/2020 Tgl 21 September 2020 Tentang Ketentuan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020.

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin, MSi telah pula menyosialisasikan maklumat tersebut dalam beberapa kesempatan.

Dalam sosialisasi, Kapoldasu mengatakan dalam Maklumat Kapolri, kepada masyarakat agar wajib untuk menerapkan protokol kesehatan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.

Disebutkan, setelah mendapat maklumat ini, para Kasatwil di jajaran Polda Sumut telah mengirimkan surat kepada para penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak terkait wajib menerapkan protokol kesehatan.

Yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi kerumunan.

Kapoldasu menyebutkan ada 17 kabupaten dan 6 kota di Sumut yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan merupakan pesta demokrasi namun bukan berarti harus dirayakan secara besar di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Pelaksanakan pemilihan harus tetap dengan menaati protokol kesehatan. Jika ada yang melanggar maka kami tidak akan segan memberi tindakan dan membubarkan para pemilih, Capaslon, maupun panitia penyelenggara karena sebagai aparatur negara kami tetap bertugas melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran Covid-19,” ujarnya.

“Semoga masyarakat paham bahwa apa yang kami lakukan untuk kepentingan bersama guna menjamin keseluruhan pelaksanaan Pilkada agar berjalan aman dan lancar,” harapnya.

Dalam pandemi ini telah terjadi peningkatan signifikan yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 di Sumut.

Maka sejak tanggal 14 september 2020 Polda Sumut dan jajaran di-back up Kodam I/BB melaksanakan Operasi Yustisi dimana dilaksanakan peradilan cepat bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Operasi ini melibatkan Satpol PP, Kodam I/BB serta Pengadilan Tinggi Sumut yang menjadi hakim dalam sidang para pelanggar.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 2400 kali secara serentak di seluruh wilayah Sumut.

Di-back up stakeholder, Polda Sumut dan jajaran juga membagikan 2 juta masker kepada masyarakat.

“Seminggu setelah pelaksanaa Operasi Yustisi ini terlihat terjadi perlambatan pertambahan masyarakat terpapar Covid-19. Saya minta masyarakat tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan terutama alat yang paling penting adalah menggunakan masker,” ucapnya.

Selain itu, bagi para pelaku usaha juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Jika masih melanggar maka akan dilakukan penutupan usaha sementara serta denda akan diberlakukan.

“Sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saya menghimbau secara tegas kepada seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak maka dikhawatirkan akhir Desember seluruh fasilitas kesehatan di Sumut tidak mampu menampung atau mengobati masyarakat yang terpapar Covid-19 sehingga dapat menjadi krisis kesehatan,” pesan Irjen Martuani Sormin. (m05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2