Waspada
Waspada » Penyelenggara Pemilu Dan ASN Wajib Junjung Tinggi Netralitas
Headlines

Penyelenggara Pemilu Dan ASN Wajib Junjung Tinggi Netralitas

GUBSU Edy Rahmayadi, saat memimpin rapat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penyelenggara Pemilu dan ASN wajib junjung tinggi netralitas. Waspada/Ist
GUBSU Edy Rahmayadi, saat memimpin rapat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penyelenggara Pemilu dan ASN wajib junjung tinggi netralitas. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menegaskan bahwa netralitas merupakan sebuah keharusan untuk menjaga demokrasi. Karena itu dia menekankan kepada penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi netralitas.

Gubsu Edy Rahmayadi, mengatakan itu saat memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada, secara virtual, Selasa (25/8). Rapat yang dilaksanakan dari pendopo rumah dinas Gubsu, itu diikuti para kepala daerah, Forkopimda, KPU dan Bawaslu dari 23 kabupaten/kota.

Edy Rahmayadi mengaku, dia perlu kembali mengingatkan penyelenggaran Pemilu dan ASN wajib menjunjung netralitas. Karena ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dan ASN masih terjadi, dan menyebabkan konflik di masyarakat.

Disebutkan Edy Rahmayadi, netralitas bagi ASN sudah sangat jelas diatur pada pasal 6 UU No.5 tahun 2014.

Sedangkan penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memiliki peraturan bersama. Yakni tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Katanya, penyelenggara Pemilu dan ASN memiliki hak memilih, tetapi tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon kepada daerah. Namun, walaupun sudah ada aturannya, namun faktanya pelanggaran masih terus terjadi.

‘’Masih juga ada oknum-oknum penyelenggara Pilkada yang tidak netral, sehingga merugikan calon yang lain. Ini dapat menjadi sumber konflik di masyarakat dan harus dihindari,” kata Edy Rahmayadi.

Berkaitan dengan itu, Edy Rahmayadi berharap Bawaslu berperan aktif. Yakni dengan menindak tegas segala bentuk pelanggaran, agar tidak memicu perselisihan. Karena dengan Pilkada yang profesional dan berkualitas, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga berkualitas. Dengan begitu mampu membangun daerah yang dipimpinnya.

Waspadai 5 hal

Sementara itu, Ketua Bawaslu Syafrida R. Rasahan menyebutkan, setidaknya ada lima hal yang perlu diwaspadai terkait Pilkada kali ini. Yaitu risiko penyebaran Covid-19, pemanfaatan dana Bansos oleh petahana, keterlibatan ASN dalam kampanye, politik uang, dan pentingnya partisipasi masyarakat.

Kata Syafrida, pelaksanaan Pilkada serentak saat ini berada dalam situasi pandemi Covid-19. Jadi protokol kesehatan wajib diikuti.

Selanjutnya, di masa pandemi ini juga perlu diwaspadai petahanan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kampanye. Juga petahana melibatkan para kepala dinas, kepada desa dan perangkat lainnya.

Kemudian, kata Syafrida, harus dilakukan pemantauan ketat terhadap politik uang. Karena saat ini keadaan ekonomi masyaraka sedang sulit. ‘’Karena itu penting partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada kali ini,” katanya. (m07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2