Penundaan LKPJ Bupati Deliserdang Dinilai Rugikan Kepentingan Masyarakat - Waspada

Penundaan LKPJ Bupati Deliserdang Dinilai Rugikan Kepentingan Masyarakat

  • Bagikan
KETUA Fraksi PKS DPRD Deliserdang Cece Moh Romli. Waspada/Edward Limbong
KETUA Fraksi PKS DPRD Deliserdang Cece Moh Romli. Waspada/Edward Limbong

DELISERDANG (Waspada): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Deliserdang menilai penundaan rapat paripurna pengambilan keputusan tentang rekomendasi DPRD, terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2019 yang dilakukan salah satu pimpinan DPRD Deliserdang sangat merugikan kepentingan masyarakat Kab. Deliserdang.

“Karena itu, permintaan kita adalah segera pimpinan membuat rapat, agar bisa segera dijadwalkan paripurna LKPJ di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Deliserdang,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Deliserdang Cece Moh Romli Rabu (24/6).

Cece pun menyebutkan, bahwasanya Fraksi PKS DPRD Deliserdang telah menyurati pimpinan DPRD Deliserdang dengan nomor 027/K/DPRD-DS/FKS/VI/2020 perihal kejelasan terkait penundaan jadwal paripurna LKPJ Bupati Deliserdang tahun 2019.

“Maka dengan ini kami fraksi PKS DPRD Deliserdang mempertanyakan kepada saudara pimpinan dasar penundaan paripurna dan kejelasan paripurna tersebut sampai kapan ditunda mohon kejelasan waktu,” tegasnya.

Menurut Cece, penundaan tersebut dilakukan salah satu pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua DPRD Deliserdang Nusantara Tarigan Silangit yang disampaikan lewat surat tertanggal 27 April 2020.

“(Itu surat) dari pimpinan saudara Nusantara. Jadi di rapat semalam Ketua Zakky bilang penundaan tidak ada rapat pimpinan,” ungkap Cece.

“Seharusnya penundaan dilakukan di rapat paripurna. Bukan suka-suka pimpinan. Ada peraturannya di tata tertib dewan,” tambah Cece.

Cece pun menyebutkan, bila tidak dilaksanakan paripurna LKPJ tersebut maka akan sia-sia Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

“Dan merugikan kepentingan masyarakat di Deliserdang. Akibat dari tidak terevaluasinya program-program capaian Pemkab Deliserdang. Kemudian menjadi preseden tidak baik (buruk) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sebutnya.

Cece pun mengingatkan, bahwasannya anggota dewan adalah perwakilan dari seluruh rakyat di Deliserdang maka evaluasi yang dilakukan oleh anggota dewan merupakan kewajiban sebagai tanggungjawab dari tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Deliserdang Nusantara Tarigan Silangit dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Deliserdang, Rahmad ketika di konfirmasi terkait penundaan LKPJ Bupati tersebut tidak menjawab. (a16/a01)

  • Bagikan