Waspada
Waspada » Penerapan New Normal Harus Melihat Kesiapan Daerah
Headlines Medan

Penerapan New Normal Harus Melihat Kesiapan Daerah

MEDAN (Waspada): Pelaksanaan new normal atau kenormalan baru selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus melihat tingkat kesiapan daerah.

Hal ini guna menghindari korban yang semakin bertambah akibat penyebaran virus mematikan tersebut.

“Apakah vaksinnya sudah ditemukan. Jika belum, jangan buru-buru menerapkan new normal. Karena new normal merupakan langkah taktis untuk melakukan transisi dari kondisi darurat wabah Covid-19 ke kondisi baru yakni melaksanakan tatanan kehidupan masyarakat dengan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, DR Sakhyan Asmara kepada Waspada, Senin (1/6).

Diketahui, Presiden Joko Widodo merestui 15 Kabupaten/Kota di Sumut yang dinyatakan dalam zona hijau atau bebas Covid-19 untuk melaksanakan new normal atau kenormalan baru.

Dimana ke 15 kab/kota tersebut yakni Nias Barat, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Utara, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli dan Nias selatan.

Dikatakan Sakhyan, pemerintah tidak boleh berspekulasi untuk menerapkan keadaan new normal.

Namun terlebih dahulu melakukan kajian secara menyeluruh dan akurat.

Jangan hanya mendengar laporan yang sangat bersifat hipotetif yaitu bersifat sementara yang sebenarnya perlu pengujian lebih lanjut.

“Pemerintah harus menghitung dampak yang bakal ditimbulkan jika new normal diterapkan. Sebab yang kita hadapi bukan virus sembarangan, mematikan dan begitu mudah menular. Jadi kita harus benar-benar teliti sebelum kebijakan tentang pembatasan mulai dilonggarkan seperti yang dimaksud dalam kebijakan new normal,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Sakhyan lagi, obat terampuh untuk menghadapi virus corona adalah stay at home, social and physical distancing serta work from home.

Belum ada vaksin yang pasti sebagai obat anti corona.

“Jika obat yang kita miliki sementara ini, yakni tetap di rumah, jaga jarak dan bekerja di rumah, kemudian dilonggarkan, itu sama artinya kita menyia-nyiakan obat yang kita miliki, sementara kita belum menemukan obat baru,” tegasnya.

Menurut WHO syarat utama untuk bisa menerapkan kebijakan new normal adalah apabila virus corona dipastikan dapat dikendalikan.

Jadi, bila suatu daerah masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang tinggi, maka kehidupan new normal belum bisa dilaksanakan.

Untuk itu perlu dilakukan pengujian sampel yang akurat, pelacakan riwayat perjalanan yang agresif dan tepat serta melaksanakan isolasi yang ketat untuk menekan tingkat penularan.

Jika hal ini sudah dilaksanakan, barulah new normal bisa diterapkan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan masif sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Menurut Sakhyan, memang untuk sampai kepada tatanan kehidupan baru yang produktif, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan langkah uji coba mulai tanggal 1 Juni dan berakhir tanggal 27 Juli 2020.

Namun, penerapan uji coba ini juga harus dilakukan secara terkontrol dan ketat.

Kalau tidak, bisa kebobolan dan gagal melaksanakan new normal dan kembali kepada era pembatasan yang ketat, seperti yang dialami oleh Korea Selatan dan Swedia sehingga negara itu kembali melaksanakan kebijakan ekstra ketat dalam pembatasan sosial masyarakatnya.

“Oleh karenanya, sekali lagi saya berharap, penerapan new normal harus benar-benar dikaji secara akurat. Jika pusat-pusat perbelanjaan dibuka, sekolah mulai di aktifkan, kampus-kampus mulai disibukkan dengan perkuliahan, kantor-kantor mulai diisi oleh para karyawan dan pegawai, tetapi kita sendiri tidak mengetahui pasti, apakah di sekitar kita ada OTG atau tidak, ada yang memiliki riwayat kontak dengan PDP atau tidak. Ini sangat berbahaya. Dan kasihan masyarakat kita bisa jadi korban akibat kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan new normal,” tutur Sakhyan. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2