banner 325x300

Penegakan Hukum Di Indonesia Perlu Dibenahi

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Hasim Purba, SH MHum berpendapat, Indonesia sebagai negara hukum belum berkeadilan sehingga timbul ketidak percayaan (untrus) masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Karena itu perlu perbaikan dan pembenahan pada penegakan hukum yang berlaku.

Demikian dikatakan Hasim Purba menjawab Waspada, Minggu (30/8) menyangkut penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.

Salah satunya dicontohkan Hasim pada penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.

Karena masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas sehingga nenimbulkan ketidak percayaan (intrus) masyarakat kepada pemerintah tentang penegakan hukum di pemerintahan Jokowi ini.

Menurut Guru Besar FH USU yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan ini mengatakan
penegakan hukum masih perlu perbaikan dan masih jauh seperti apa yang diharapkan.

“Dikatakan Hasim, masih banyaknya kasus korupsi sekup nasional maupun lokal yg belum terselesaikan. Bahkan kasus yang terbilang mega korupsi belum tersentuh hukum,” nilai Hasim.

Kita berharap lanjut Hasim, lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Kejaksaan, Polri dan lembaga lainnya harus lebih proaktif dalam penegakan hukum yang ditegakkan.

Lalu, pemerintah juga harus membangun kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum di Indonesia.

Sebab, penegakan hukum di Indonesia belum mencerminkan rasa berkeadilan sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah ini.

Pemerintah dalam hal ini harus mengutamakan kebenaran dan obyektif.

Artinya, sebagai negara hukum, semua orang harus sama dimata hukum.

Semua orang harus menerima keadilan secara hukum yang berlaku.

Setiap orang harus diusut dan di proses secara hukum bila ada indikasi bersalah melanggar hukum.

Dalam hal ini, azas pokok hukum yang berlaku di Indonesia bahwa setiap orang sama dimata hukum.

“Bila masih ada tebang pilih dalam penegakan hukum karena adanya kedekatan dengan pemerintah maupun para elit partai sehingga terjadinya tebang pilih maupun pilih tebang, Itu artinya, proses hukum belum mencerminkan rasa berkeadilan dimasyarakat,” tambah Hasim.

Menyikapi pendapat elemen masyarakat semakin lemahnya peran KPK dalam menangani kasus korupsi terutama sebutan sebagai peran pendamping dalam menangani kasus korupsi, Hasim berharap baik peran pencegahan maupun penindakan dalam menangani kasus korupsi harus berjalan bersamaan.

“Terutama pada azas pokok penegakan hukum itu sendiri harus ditegakkan secara berkeadilan bahwa semua orang sama diperlakukan dimata hukum,” tegasnya.

Hasim juga menyatakan dukungannya tentang berdirinya Komisi Advokasi Anti Korupsi Daerah di Sumatera Utara.

Sebagai perpanjangan tangan KPK di daerah paling tidak dapat mengantisipasi dan menghempang terjadinya indikasi korupsi di Sumut, tutup Hasim. (clin)

  • Bagikan