Penegak Hukum Diminta Periksa Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 - Waspada

Penegak Hukum Diminta Periksa Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya, meminta aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19.

Informasi diterimanya, sudah lebih dari Rp 100 miliar anggaran yang dipergunakan Pemko Medan selama 4 bulan penanganan pandemi Covid-19.

“Akibat pandemi Covid-19 ini kegiatan pembangunan di Medan terhenti, semua anggaran dialokasikan untuk Covid-19. Jangan sampai wabah ini dijadikan ajang oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi, makanya kita desak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan,” katanya, Sabtu (13/6).

Menurutnya, akses informasi tentang penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sangat tertutup.

“DPRD aja tidak dilibatkan, untuk apa saja anggaran digunakan, besar ini anggaran Covid-19 tapi pengawasan dari dewan tak ada,” ucapnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan Jumat (12/6), jumlah pasien positif mencapai 522.

“522 pasien positif Covid-19 itu dimana di rawat, siapa yang membiayai perawatan, kita tak tahu. Begitu juga pembelian alat rapit tes, dan biaya swab pasien, siapa yang membiayai, tidak ada penjelasan resmi. Makanya perlu peran penegak hukum untuk melakukan pengawasan khususnya kepada koordinator atau penanggungjawab kegiatan di GTPP,” pungkasnya. (h01)

  • Bagikan