LHOKSUKON (Waspada): Permintaan pendemo untuk menjumpai langsung Pj.Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, MSi tidak dipenuhi, ratusan pendemo nyaris mendobrak gerbang kantor bupati, Senin (4/9). Para pendemo menuntut Pj.Bupati menerima petisi yang berisikan tuntutan seputar penyelesaikan Proyek Bendung Krueng Pase yang terlantar di Aceh Utara.
Koordinator aksi demo Misbahuddin Ilyas sebelumnya menyapaikan permintaan petani dalam bentuk petisi yang diserahkan ke Pj.Bupati Aceh Utara. Mereka meminta Pj.bupati turun langsung menjumpai pendemo, bukan memalui perwakilan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi, sehingga mereka nyaris mendobrak pindu gerbang yang di jaga Satpol PP dan sejumlah personil Kepolisian. Aksi pendemo yang kesal berhasil diredam koordinator bersama sejumlah anggota panitia aksi demo, sehingga warga sempat bertahan beberapa waktu di depan pintu gerbang.
Misbahuddin Ilyas kemudian menegaskan, pihaknya menyampai tiga tuntutan yang akan disampaikan kepada Pj.Bupati Aceh Utara. Pertama,Pemerintah pusat segera melakukan penyelesaian pembangunan bendungan Krueng Pase. Kedua, mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kompensasi pengganti kerugian kepada petani yang berdampak di sembilan kecamatan. Ketiga, mendorong pemerintah untuk transparan dalam melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan bendung Krueng Pase.
Dalam aksi demo juga dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan petani untuk meminta Pemkab Aceh Utara mendoro pemerintah pusat segera melanjutkan pembangunan proyek Bendung Krueng Pase yang terlantar. Diantaranya, pertemuan di lokasi bendung Gampong Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia. Selain itu juga pertemuan di Kantor Kecamatan Nibong, dalam pertemuan Pemkab Aceh Utara bersama tokoh masyarakat di Gunong Salak.”Bahkan terakhir pertemuan para tokoh masyarakat Aceh Utara bersama Asisten II Sekdakab Aceh Utara di Oproom Kantor pada Selasa 16 Mei 2023,” jelas Koordinator aksi demo.
Meskipun para tokoh masyarakat telah mendesak Pemkab Aceh Utara untuk penyelesaian bendung Krueng Pase melalui pertemuan-pertemuan tersebut, namun sampai sekarang proyek masih terlantar. Sehingga mereka kecewa dan mendesak bertemu langsung dengan Pj.bupati.
Asisten II Sekdakab Aceh Utara Ir. Risawan Bentara, berusaka menjumpah para pendemo, namun warga menolak. Karena pada Mei lalu, tokoh masyarakat telah menyampaikan tuntuan petani kepada Asisten II tersebut, namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil.
“Kami ingin berjumpa langsung dengan Bapak Pj.Bupati, kami sangat ingin menyampaikan langsung keluhan kami,” ujar salah seronga peserta demo melalui pengeras suara. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi. Sejumlah perwakilan pendemo diminta bertemua bupati, namun mereka menolak karena ingin berjumpa langsung.
Tawarkan Solusi
Dalam pertemuan antara tokoh masyarakat kawasan Bendung Krueng Pase bersama Pemkab Aceh Utara beberapa waktu lalu, warga telah menyampaikan beberapa solusi. Diantaranya, H.M.Yusuf Hasan dari Kecamatan Samudera meminta, pemutusan kontrak proyek Bendung Krueng Pase dengan PT.RJ jangan sampai mengakibatkan petani semakin lama menunggu suplai air irigasi. Pemerintah pusat harus segera mencari solusi. “Harus segera dilanjutkan, kalau perlu dikerjakan TNI melalui Yon Zipur, sehingga petani segera mendapat air irigasi,” jelas Yusuf Hasan yang turun langsung bersama peserta demo.
Dia juga mengharapkan, Pemerintah Aceh juga dapat meninjau langsung ke lokasi Bendung Krueng Pase. Pemerintah Aceh dapat merima langsung harapan masyarakat, sehingga bisa mencari solusi untuk kepentingan para petani.
Selain itu, sebelumnya tokoh masyarakat Aceh Utara asal Syamtalira Aron, Terpiadi A Majid juga telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait proyek Krueng Pase yang terlantar. Dalam surat tersebut dijelaskan, Bendung ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1931 ketika Indonesia belum merdeka, dengan memafaatkan sumber air dari sungai Krueng Pase. Irigasi Krueng Pase ini melayani mencapai 8922 Ha sawah, yang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 merupakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah pusat (<3000 Ha.). Areal yang diairi oleh irigasi ini meliputi 9 Kecamatan yang berada dalam wilayah 8 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan satu Kecamatan di Kota Lhokseumawe.
Saat ini akibat gagal panen yang terus menerus karena ketiadaan air irigasi mengakibatkan masyarakat di 9 Kecamatan yaitu Kec. Meurah Mulia, Kec. Samudera, Kec. Tanah Pasir, Kec. Syamtalira Aron, Kec. Nibong, Kec. Tanah Luas, Kec. Matangkuli, Kec. Syamtalira Bayu di wilayah Aceh Utara dan Kec. Blang Mangat di wilayah Kota Lhokseumawe sudah mulai terancam kelaparan.(b08)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
