Waspada
Waspada » Penanggulangan Kemiskinan Aceh Utara Melalui Pengelolaan Gas Alam Terancam
Aceh Headlines

Penanggulangan Kemiskinan Aceh Utara Melalui Pengelolaan Gas Alam Terancam

SALAH satu kondisi sarana kepentingan warga lingkungan penghasil gas alam Aceh Utara yang memperihatinkan. Warga Aceh Utara mengharapkan Pemkab dilibatkan dalam pengelolaan gas Blok-B, sehingga bisa membangun daerah. Waspada/Zainal Abidin
SALAH satu kondisi sarana kepentingan warga lingkungan penghasil gas alam Aceh Utara yang memperihatinkan. Warga Aceh Utara mengharapkan Pemkab dilibatkan dalam pengelolaan gas Blok-B, sehingga bisa membangun daerah. Waspada/Zainal Abidin

LHOKSUKON (Waspada): Berbagai elemen masyarakat di Aceh Utara mengharapkan, keterlibatan Pemkab dalam pengelolaan gas Blok-B dapat menanggulangi kemiskinan di kabupaten tersebut.

Namun harapan mereka terancam kandas.

Pasalnya, sampai saat ini perusahaan gas milik Pemkab tidak dilibatkan.

Kabupaten Aceh Utara dikenal sebagai salah satu kabupaten miskin di Provinsi Aceh.

Meskipun kabupaten ini merupakan penghasil gas alam di Aceh, namun kondisi ekonomi warga lingkungan masih memperihatinkan.

Masih banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan.

“Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Utara harus duduk semeja membicarakan pengelolaan Migas Blok-B,” tegas Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Aceh Utara Muktaruddin.

Keterlibatan pemerintah kabupaten dinilai penting, karena Aceh Utara butuh anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

IPSM bersama puluhan organisasi mayarakat lainnya di Aceh Utara juga telah membentuk Koalisi Ormas Peduli Migas Blok B.

Mereka menegaskan akan melakukan aksi kembali, apabila Aceh Utara tidak dilibatkan dalam pengelolaan Blok-B.

“Apabila suatu saat pemerintah tidak mengakomudir kepentingan masyarakat Aceh Utara, kami dari Koalisi Ormas Peduli Migas Blok-B siap melawan,” jelasnya.

Harapan senada juga disampaikan warga lingkungan sumur gas Aceh Utara.

HM Yusuf Hasan, tokoh warga asal Gampong Keude Aron, Syamtalira Aron, Aceh Utara mengharapkan, pengalihan pengelolaan gas dari Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada pemerintah Aceh, harus bermanfaat kepada warga lingkungan.

“Kami jangan menjadi penonton, Pemkab Aceh Utara harus dilibatkan,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama PD Pase Energi Azman kepada Waspada menjelaskan, belum jelas keterlibatan perusahaan milik Pemkab Aceh Utara dalam pengelolaan gas Blok-B.

“Sudah kita sampaikan ke PEMA (Perusahaab Pembangunan Aceh/Operator Blok-B), namun menurut mereka masalah itu kewenang gubernu dan bupati,” jelas Azman.

Sehingga harapan masyarakat agar Pemkab Aceh Utara dilibatkan, belum jelas. (b08)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2