Pemotongan UKT di PTKIN Batal, Menag Minta Maaf - Waspada

Pemotongan UKT di PTKIN Batal, Menag Minta Maaf

  • Bagikan
MENAG Fachrul Razi
MENAG Fachrul Razi

JAKARTA (Waspada): Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada masyarakat atas pembatalan rencana pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Niat baik tersebut terhalang pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19, dimana Kementerian Agama mendapat pemotongan sebesar Rp2,6 triliun.

“Begitu dipotong 2,6 triliun rupiah, maka kami tidak bisa bergerak apa-apa lagi untuk membantu mengatasi kekurangan pendapatan pada lembaga pendidikan Islam, jika UKT mahasiswa dipotong,” ujar Fachrul Razi dalam konferensi pers dalam jaringan (daring) di Jakarta, Rabu (29/4).

Seperti diketahui, pembatalan pemotongan UKT di PTKIN telah mengundang reaksi keras dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Bahkan di sejumlah media sosial, Kemenag disebut para netizen sebagai pihak yang jago ‘ngeprank’.

Menurut Menag, inisiatif memotong UKT mahasiswa PTKIN adalah wujud niat baik Kemenag untuk mengurangi beban pembayaran mahasiswa. Pihaknya sudah menyiapkan skema untuk menutup kekurangan pemasukan PTKIN jika UKT dipotong dengan menyisihkan anggaran bidang pendidikan. Namun, Pemerintah ternyata membutuhkan dana besar untuk mengatasi Covid-19 sehingga dilakukan efisiensi anggaran Kementerian Agama hingga Rp2,6Triliun.

“Ada keputusan Kemenkeu bahwa dana kami dipotong untuk mengatasi covid-19 sebesar Rp2,6 T. Angka itu buat Kemenag besar sekali karena semua sudah ada programnya masing-masing. Begitu dipotong 2,6T, maka kami tidak bisa bergerak apa-apa lagi untuk membantu mengatasi kekurangan pendapatan pada lembaga pendidikan Islam jika UKT mahasiswa dipotong,” imbuhnya.

Meski demikian, Menag menegaskan bahwa Kementerian Keuangan juga tidak bisa dipersalahkan terkait adanya pemotongan anggaran tersebut. Sebab, saat ini Pemerintah memang membutuhkan anggaran yang besar untuk mengatasi Covid-19, salah satunya untuk jaring pengaman sosial dan membantu masyarakat miskin.

“Pemerintah butuh dana untuk mendukung hal itu dan diambil dari beberapa Kementerian, termasuk Kemenag kebagian 2,6T sehingga kami membatalkan rencana pemotongan UKT PTKIN,” tutur Menag.

Namun, lanjut Facrul, pihaknya masih akan membahas langkah lanjut yang bisa dilakukan terkait rencana pemotongan UKT tersebut.

“Menurut kami, fair saja. Bahwa, mahasiswa itu kan tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikian, dia menerima pelajarannya menjadi tidak sebanyak sebelumnya. Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian lalu hanya menerima sebagian, mestinya tidak sebesar itu bayarannya,” katanya lagi.

Apalagi, lanjut Menag, mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk proses pembelajaran e learning atau dalam jaringan (daring).

Pada sisi lain, orang tuanya juga kebanyakan terdampak Covid-19.

Kami masih diskusi lagi. Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu, apa langkah lain yang bisa dilakukan bersama, tandasnya. (dianw)

  • Bagikan