Waspada
Waspada » Pemko Medan Gagal Terapkan Perwal Karantina Kesehatan Covid-19
Headlines Medan

Pemko Medan Gagal Terapkan Perwal Karantina Kesehatan Covid-19

PENGAMAT Kebijakan Pulblik, DR H Sakhya Asmara, MSP. Waspada/Ist
PENGAMAT Kebijakan Pulblik, DR H Sakhya Asmara, MSP. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Menghadapi bahaya Covid-19 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus tegas menerapkan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Untuk itu, demi keselamatan masyarakat di Kota Medan dalam menghadapi bahaya virus corona, Peraturan Walikota (Perwal) Medan No 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan harus dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hal ini dikatakan Pengamat Kebijakan Publik, DR Sakhyan Asmara, kepada Waspada, Minggu (7/6) menanggapi seluruh kawasan Kota Medan sudah berada dalam zona merah.

“Kalau seluruh kawasan sudah zona merah, artinya penyebaran virus Corona semakin meluas dan semakin mengganas. Setiap kecamatan saat ini sudah ada warganya yang positif dan pasti diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG) dan pelaku perjalanan (PP),” ujarnya.

Dikatakan Sakhyan, Pemko Medan harus tegas menerapkan aturan Perwal No 11 Tahun 2020, dimana sanks yang tercantum di dalam Perwal tersebut harus diterapkan jika menginginkan warga Medan selamat dari bahaya Covid-19.

“Pengawasan di lapangan benar dilakukan. Kerumunan masyarakat harus dicegah, aktivitas di luar rumah harus dibatasi. Apa yang kita saksikan sekarang, sudah sangat mengkhawatirkan. Jalan sudah mulai padat, kerumunan terjadi,” katanya.

Padahal di dalam Perwal sudah jelas diatur bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka setiap orang wajib untuk mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah, melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat umum seperti di pasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya, tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter.

Namun kondisi sekarang, justru banyak orang yang sudah keluar rumah, tidak pakai masker, pasar tradisional, terminal dan angkutan umum sudah dipadati oleh masyarakat yang tidak lagi memperdulikan phisical distancing.

“Kondisi itu menunjukkan bahwa Perwal No 11 Tahun 2020 tidak dapat dijalankan dan hanya menjadi kebijakan yang tersimpan di dalam laci kantor, tidak di implementasikan. Padahal di pelupuk mata kita jelas telah terjadi pelanggaran terhadap Perwal No 11 Tahun 2020 tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Sakhyan, Plt Walikota beserta mitra kerjanya, harus berani dengan tegas menerapkan aturan yang tercantum di dalam Perwal No 11 Tahun 2020.

Seperti diketahui di dalam Bab XI pasal 25 yang terkait dengan sanksi hukum disebutkan bahwa bagi yang melanggar Perwal 11/2020.

Gugus Tugas mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota, antara lain membubarkan kerumunan dan/atau keramaian.

Gugus Tugas dapat juga melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota berupa teguran lisan; peringatan; penahanan kartu identitas; pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan; penutupan sementara; pembekuan izin; sampai kepada pencabutan izin.

Sedang bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Karantina Rumah dan Pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut di dalam Perwal tersebut juga dinyatakan jika ada orang yang ditetapkan sebagai PP, OTG, ODP, atau PDP ringan, maka tindakan yang dilakukan ialah karantina rumah yang penerapannya dilakukan secara cluster yang penanganannya antara lain rumah yang dikarantina diberi tanda Police Line dan dijaga oleh petugas karantina, anggota keluarga yang berada di dalam rumah karantina tidak boleh keluar rumah dan menerima tamu selama masa karantina, hanya petugas kesehatan yang ditugaskan yang boleh masuk ke dalam rumah yang dikarantina dengan menggunakan APD lengkap; petugas melakukan pemantauan status kesehatan anggota keluarga paling banyak dua kali sehari; lamanya pengkarantinaan rumah dilaksanakan maksimal dua kali masa inkubasi.

Pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau menggunakan kamar mandi dan sumur bersama maka terpaksa karantina rumah harus meliputi beberapa rumah yang berdekatan tersebut; selama dikarantina rumah seluruh anggota keluarga diberikan pengobatan dan dilanjutkan dengan dosis profilaksis.

“Hal tersebut harus benar dijalankan bila Kota Medan ingin selamat dari ancaman Covid-19. Namun apa yang kita saksikan sekarang, benar mengkhawatirkan kita. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Medan harus konsisten dengan kebijakan yang telah di keluarkannya,” tutur Sakhyan. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2