Pembelian 300 Ha Tanah Bukan Milik PTPN II Berpotensi Korupsi - Waspada

Pembelian 300 Ha Tanah Bukan Milik PTPN II Berpotensi Korupsi

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Ganti rugi tanah bukan asset milik PTPN II seluas 300 Ha menggunakan uang negara senilai Rp152 miliar lebih antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut dengan PTPN II (Persero) pada tanggal 6 April 2020 saat negara dalam kondisi pandemi Covid-19, berpotensi korupsi.

“Pasalnya, pembayaran ganti rugi terhadap lahan di Jalan Arteri, Desa Sena dan Desa Tumpatan, Kec. Batangkuis, Deliserdang ini, jelas bukan tanah asset milik PTPN II dan lahan yang masih berperkara di PN Lubuk Pakam, sejak digugat PTPN II pada tanggal 27 Februari 2020, dengan Register perkara No. 51/Pdt.G/2020/PN Lbp dan No. 52/Pdt.G/2020/PN Lbp, sebelum ganti rugi tanah seluas 300 Ha terlaksana pada tanggal 6 April 2020. Tentu hal ini berpotensi terjadi kerugian keuangan negara, karena jual beli tanah 300 Ha menggunakan uang negara atas tanah bukan asset milik PTPN II dan masih dalam perkara, ada perbuatan pidana dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Advokat H Refman Basri SH, MBA, didampingi Advokat Zulchairi SH, dan Advokat Elidawati Harahap SH, dari Law Office H. Refman Basri SH, MBA-Zulchairi SH&Rekan, kepadaWaspada, di Medan, Selasa (18/4).

Para advokat tersebut merupakan kuasa hukum Suyartono, Nanang Kusnaidi dkk (54 orang) dan Kliwon, Nuriani, Sugiono dkk (36 orang) selaku warga pemilik tanah 87,7252 Ha, 41,7112 Ha, dan 9,9219 Ha yang berada di dalam lahan 300 Ha yang telah dijual PTPN II secara melawan hukum kepada Pemprovsu untuk pembangunan sport centre tersebut.

Dijelaskan Refman, terkait permasalahan tersebut, pihaknya selain menyurati Presiden RI perihal “mohon perlindungan hukum dan dilakukan pemeriksaan atas dugaan korupsi dan pemberian keterangan palsu, serta penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara dalam melakukan pembayaran yang salah atas tanah seluas 300 Ha”, juga menyurati Menteri BUMN, Ketua KPK, Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Kajagung, Kapolri, Kapolda Sumut, Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Mabes Polri, Ketua BPK RI, dan pimpinan instansi lainnya.

Menurut Refman, dalam laporan ke Presiden Jokowi dan pimpinan instansi lainnya dijelaskan, pada tanggal 6 April 2020 dengan alasan dibangun Sport Centre, PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) melalui Kakanwil BPN Sumatera Utara, telah menerima pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp152.951.975.472 yang dibayar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut atas tanah tanpa Sertifikat HGU dan bukan asset milik PTPN II seluas 300 Ha yang berstatus tanah yang dikuasai oleh negara didalamnya termasuk tanah hak dan milik dua kelompok petani (klien mereka) berdasarkan 2 Putusan Mahkamah Agung RI masing-masingnomor 2435 K/Pdt/2019 tanggal 9 September 2019 dan nomor 1844 K/Pdt/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Begitu juga tanah seluas 300 hektar objek diganti rugi tersebut, bukan bahagian dari tanah RUTRWK seluas 602,2000 Ha terletak di Jl. Sultan Serdang (dahulu Jl. Kayu Besar), Desa Sena, yang sebelumnya telah diperuntukkan oleh Pemerintah untuk dibangun Sport Centre oleh Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Jamdatun Kejaksaan Agung RI. No. B 014/G/Gph.1/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor S-567/MBU/09/2014 tanggal 30 September 2014, yang ditandatangan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

“Sebenarnya terdapat perbedaan letak tanah milik klien kami seluas ± 87,7252 Ha, seluas ± 41,7112 Ha, dan seluas ± 9,9219 Ha dengan tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah disetujui oleh Pemerintah seluas 450 Ha untuk dibangun Islamic Centre seluas 50 Ha, Sport Centre 200 Ha, PT. Suryamas Deli Kencana seluas 200 Ha,” kata Refman.

Refman kembali menegaskan, letak tanah untuk keperluan Rencana Pembangunan Kawasan Olahraga Deli (KOD) atau Sport Center Sumatera Utara seluas ± 300 Ha, yang telah diganti rugi tersebut, tidak di lokasi bidang tanah yang diperuntukkan untuk RUTRWK Deliserdang, akan tetapi dilokasi berstatus tanah yang dikuasai oleh negara seluas 490,890 Ha yang tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang dan tidak ada Sertifikat HGU atasnama PTPN II, termasuk didalamnya bidang tanah hak dan milik kliennya seluas ± 87,7252 Ha, seluas ± 41,7112 Ha, danseluas ± 9,9219 Ha yang telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

“Berdasarkan surat-surat autentik yang kami lampirkan sebagai bukti dan fakta-fakta hukum dalam surat permohonan perlindungan hukum tertanggal 15 April 2020 tersebut, kami memohon khususnya kepada Bapak Presiden dan KPK untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan korupsi dan pemberian keterangan palsu, serta penyalahgunaan kewenangan dan uang negara dengan alasan dibangun sport centre tersebut,” tuturnya.

Apalagi, kata Refman Basri, pihak penjual PTPN II bukan pertama kali ini saja merampas tanah milik masyarakat yang dialami kliennya dengan alasan untuk pembangunan sport center, akan tetapi pernah juga dilakukan pada tahun 1982 dengan alasan kebutuhan penanaman sawit merampas tanah landreform terletak di Desa Sena, Kabupaten Deliserdang seluas 978 Ha hak dan milik rakyat petani yang diberikan Pemerintah secara cuma-cuma melalui landreform, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981.

Padahal, PTPN II bukan pemilik atas tanah landreform seluas 978 Ha tersebut, karena sejak tahun 1965 sampai saat ini selama 55 tahun, PTPN II tidak pernah memiliki sertifikat HGU atasnama PTPN II atau dahulu atasnama PTP IX yang diterbit yang berwenang diatas tanah yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang. (cwan)

  • Bagikan