Pembagian BST Di P.Siantar Abaikan Protokol Kesehatan - Waspada

Pembagian BST Di P.Siantar Abaikan Protokol Kesehatan

  • Bagikan
PEMBAGIAN Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Pematangsiantar yang dimulai di Kantor Pos, Jl. Sutomo mengabaikan protokol kesehatan. Waspada/Edoard Sinaga
PEMBAGIAN Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Pematangsiantar yang dimulai di Kantor Pos, Jl. Sutomo mengabaikan protokol kesehatan. Waspada/Edoard Sinaga

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK), yang dilaksanakan PT Pos Indonesia di Kota Pematangsiantar, mengabaikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), karena warga penerima berkerumun dan berdesak-desakan saat pembagian BST.

Warga terlihat berkerumun dan berdesak-desakan ketika pembagian BST dilaksanakan di lapangan Haji Adam Malik (HAM), Kamis (14/5).

Padahal, pihak Kantor Pos telah berupaya agar warga tidak berkerumun dan berdesak-desakan saat pembagian BST itu dengan memindahkan lokasi pembagian dari Kantor Pos, Jl. Sutomo.

Sebelumya, pembagian BST dilakukan di Kantor Pos sejak Jumat (8/5).

Ternyata, pemindahan itu Tidak sesuai yang diharapkan.

Wakil Wali Kota Togar Sitorus didampingi Kepala BPBD Midian Sianturi dan Kadis Kesehatan dr. Ronald H Saragih yang datang memantau pembagian BST, turut menyampaikan himbauan agar warga menjaga jarak minimal 1 meter.

“Kami meminta tolong kepada bapak dan ibu agar kita lepas dari Covid-19 itu dengan menjaga jarak minimal 1 meter.”

Himbauan Wakil Wali Kota itu hanya dilaksanakan warga, karena setelah Wakil Wali Kota bersama rombongan meninggalkan lokasi, warga kembali berkerumun dan berdesak-desakan serta tidak mempedulikan himbauan Wakil Wali Kota.

Seorang warga marga Hutabarat yang ditemui mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyebaran Covid-19 dan anehnya, warga itu mengatakan belum ada Covid-19 di Pematangsiantar.

“Kalau khawatir, tidak terlalu, karena di Pematangsiantar ini belum ada Corona dan mudah-mudahan belum ada. Warga yang membutuhkan BST kan tidak terlalu memperdulikan wabah Covid-19, karena kebutuhan hidup lebih utama.”

“Mungkin, karena kebutuhan akan bantuan itu yang membuat orang rela berkerumun dan berdesak-desakan. Lagi, memang tidak ada solusi pemerintah agar menghindari kerumunan seperti ini,” cetus Hutabarat.

Kakan Pos Sukianto menyebutkan pihaknya telah meminta bantuan Satpol PP dan kepolisian agar warga tidak berkerumun dan berdesak-desakan, tapi kehadiran warga semakin membludak dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Saat pembagian BST di Kantor Pos pada hari ketiga, sudah tiga kali lipat jumlah warga yang datang, tapi tidak ada yang mengindahkan himbauan agar melaksanakan protokol kesehatan.”

Menurut Sukianto, pembagian BST selanjutnya akan dilaksanakan di dua tempat yakni di lapangan HAM dan Kantor Pos.

“Untuk mengurai massa, besok di sini (lapangan HAM), dilaksanakan pembagian BST untuk empat kelurahan dan di Kantor Pos sebanyak dua kelurahan. Sabtu depan diperkirakan pembagian BST selesai dan warga penerima dari Kec. Siantar Barat dan Siantar Selatan.”

Sekretaris Komisi II DPRD Netty Sianturi yang melihat pembagian BST dari gedung DPRD di seberang lapangan HAM, menyatakan sangat kecewa, karena pemerintah tidak mampu membuat solusi mencegah warga berkerumun.

“Pola pembagian BST tidak sesuai lagi dengan pola pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.”

“Itu tidak sesuai lagi dengan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Timbulnya kerumunan warga saat pembagian BST, jelas akibat kesalahan pemerintah, dimana kemarin, pemerintah hanya berkoar-koar dan tidak melarang apa yang sebenarnya tidak diperbolehkan,” cetus Netty.

Menurut Netty, kalau warga masih percaya kepada pemerintah, warga akan tinggal di rumah.

“Seharusnya, pembagian BST langsung ke rumah-rumah warga penerima BST. Pemerintah harus memutus penyebaran Covid-19, dengan membuat warga tetap tinggal di rumah. Jadi, disini kesalahan pemerintah, betul-betul kesalahan pemerintah dari atas sampai ke bawah.” (a28)

  • Bagikan