Waspada
Waspada » Pelanggar Budaya Dan Adat Dikenakan Sanksi
Aceh Headlines

Pelanggar Budaya Dan Adat Dikenakan Sanksi

KETUA Dekranas Aceh Utara sedang menyampaikan pendapatnya dalam rapat dengar pendapat publik Raqan pelestarian budaya dan adat istiadat, di DPRK Aceh Utara, Kamis (8/10). Waspada/Zainal Abidin
KETUA Dekranas Aceh Utara sedang menyampaikan pendapatnya dalam rapat dengar pendapat publik Raqan pelestarian budaya dan adat istiadat, di DPRK Aceh Utara, Kamis (8/10). Waspada/Zainal Abidin

LHOKSEUMAWE (Waspada): Raqan Kabupaten Aceh Utara menegaskan, pelanggar budaya dan adat Aceh dikenakan saksi.

Apabila penyelesaian tidak tercapai kata sepakat maka dilanjutkan ke pihak berwenang.

Rancangan qanun (Raqan/peraturan daerah) tentang pelestarian budaya dan adat istiadat, dibawas melalui rapat dengar pendapat publik di DPRK Aceh Utara, Kamis (8/10).

Dalam raqan tersebut ditegaskan, setiap orang, organisasi masyarakat, organisasi pemerintah dan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap budaya dan adat istiadat akan dikenakan sanksi adat dan/atau denda.

Rapat dengar pendapat, diikuti sejumlah unsur masyarakat.

Dalam Pasal 15, ayat 2 juga disebutkan, setiap orang, organisasi masyarakat, organisasi pemerintah dan swasta yang melakukan pengurusakan, penghinaan buda dan adat istiadat akan dikenakan sanksi adat sesuai hukum berlaku.

Sementara dalam ayat-3 ditegaskan, apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat-ayat tidak tercapai kata sepakat maka akan dilanjutkan ke pihak berwajib.

Rapat dipimpin Ketuan Panitian Legislasi (Panleg) DPRK Aceh Utara H Anwar Sanusi, SPdI, MSM.

Pembahasan Raqan pelestarian budaya, diikui pewakilan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara, unsur santri dayah, mahasiswa, ulama, Dekranas, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, serta sejumlah LSM di Aceh Utara.

Dalam Raqan juga dibahas tentang pelestarian budaya dan adat istiadat.

Pembiayaan pelestarian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui SKPK terkait.

Selain itu juga sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Lebih jelas disebutkan, budaya dan adat istiadat masyarakat kabupaten terdiri dari, cagar budaya pakaian adat, kesenian adat, permainan adat tradisional, hiasan tradisional dan kerajian Pase, kenduri perkawinan, kenduri kelahiran, kenduri kematian, kenduri turun sawah, kenduri tolak bala, kenduri laut, kenduri hutan, kenduri tujuh bulan hamil, kenduri turun tanah, kenduri maulidul Rasul, kenduri sunat Rasul, kenduri peusijuk rumah baru dan kenduri peusijuk barang baru. (b08)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2