Waspada
Waspada » Pedagang Aceh Utara Resah, Perusahaan Daerah Tidak Hormati Proses Hukum Pengadilan
Aceh Headlines

Pedagang Aceh Utara Resah, Perusahaan Daerah Tidak Hormati Proses Hukum Pengadilan

ILYAS, salah seorang pedagang Pasar Inpres Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara di dampingi kuasa hukumnya, mengikuti mediasi terkait gugatan kepada PD Bina Usaha, Senin (6/1). Waspada/Zainal Abidin
ILYAS, salah seorang pedagang Pasar Inpres Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara di dampingi kuasa hukumnya, mengikuti mediasi terkait gugatan kepada PD Bina Usaha, Senin (6/1). Waspada/Zainal Abidin

SAMUDERA (Waspada): Sejumlah pedagang Pasar Inpres Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara resah, setelah Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha memerintahkan pengosongan kios-kios mereka, Senin (6/1). Kuasa hukum pedagang menilai, perusahaan milik Pemkab Aceh Utara itu tidak menghormati proses hukum pengadilan.

Kuasa Hukum pedagang Pasar Inpres Geudong, Anwar MD, SH menjelaskan, pasar Inpres Geudong telah menjadi objek hukum pengadilan di PN Lhoksukon. Namun PD melalui Satpol PP menyuruh pedagang segera mengosongkan kios-kios mereka.

Menurut dia, sekarang sedang berlangsung proses mediasi di Pengadilan Negeri Lhoksukon. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah 45 pemilik kios di Pasar Inpres Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara menggugat Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha.

Untuk menyelesaikan masalah itu, majelis hakim PN Lhoksukon melakukan mediasi antara pedagang, PD Bina Usaha dan Pemkab Aceh Utara. Pada sidang mediasi kedua, Senin (6/1), hakim telah memanggil seluruh pedagang, Direktur PD Bina Usaha dan Bupati Aceh Utara. Namun dalam proses mediasi itu hanya dihadiri para pedagang bersama kuasa hukumnya, serta kuasa hukum direksi PD Bina Usaha. Sementara kuasa hukum Bupati Aceh Utara tidak hadir. Sehingga mediasi dilanjutkan Senin (13/1) mendatang.

Majelis hakim akan memanggil kembali semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut, termasuk Bupati Aceh Utara. Tapi ketika perkara tersebut sedang diproses di pengadilan, tiba-tiba petugas bersama personel Satpol PP Pemkab Aceh Utara meminta pedagang mengosongkan seluruh kios di pasar Geudong. “Mereka memberi batas pengosongan malam ini, Senin (6/1) sampai pukul 24.00,” jelas Ilyas, seorang pedagang.

Kuasa hukum pedagang menilai perusahaan daerah itu tidak menghargai proses hukum di pengadilan. “PD Bina Usaha selaku perusahaan milik daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Utara, dipandang sebagai badan publik milik masyarakat Aceh Utara, seharusnya ketika lembaganya digugat oleh para pedagang terkait wanprestasi yang telah dilakukannya, maka seharusnya wajib menghormati proses hukum,” tegas Anwar MD.

Menurutnya, objek yang sedang digugat secara hukum menjadi status quo, artinya PD Bina Usaha tidak melakukan kegiatan apa pun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). “Seharusnya PD Bina Usaha sudah saatnya menghentikan segala bentuk provokasi untuk membuat keresahan masyarakat pedagang pasar Inpres Geudong Aceh Utara,” tambah Anwar.

Sementara Direktur PD Bina Usaha T. Asmoni Alwy yang dihubungi Waspada menyebutkan akan segera melakukan revitalisasi Pasar Inpres Geudong. Menurutnya, pihaknya telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terkait gugatan pedagang, T. Asmoni Alwy menjelaskan, pedagang hanya melakukan gugatan wanprestasi kepada PD Bina Usaha. Sehingga gugatan tidak mempengaruhi program PD untuk melakukan pembangunan di pasar Inpres Geudong. Apalagi sebelumnya, pihak pedagang dan PD Bina Usaha telah melakukan pertemuan membahas masalah tersebut. (b15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2