Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Digital Masih Rendah, Menteri PPPA: Bias Gender Penyebab Utama - Waspada

Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Digital Masih Rendah, Menteri PPPA: Bias Gender Penyebab Utama

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Untuk memanfaatkan ekonomi digital, perempuan perlu memaksimalkan peluang mereka dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital. Hal ini, berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing perempuan.

Namun faktanya, partisipasi perempuan dalam ekonomi digital tergolong masih rendah karena kurangnya keterampilan dan literasi digital yang mereka miliki.

​Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan kurang terampilnya perempuan dalam literasi digital di era ekonomi digital saat ini.

Diantaranya, adanya bias gender, kurangnya motivasi anak perempuan untuk mengambil pendidikan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) serta kurangnya minat mereka pada teknologi digital.

Selain itu, adanya norma tradisional yang membuat perempuan memiliki waktu lebih sedikit untuk meningkatkan keterampilan dan belajar dan mengadopsi teknologi baru.

“Oleh karenanya, sangat penting meningkatkan kapasitas perempuan dan menanamkan “Ekonomi Sosial atau Care Economy” dalam membantu perempuan keluar dari norma tradisional tersebut,” jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat memimpin sidang utama pada Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4 yang dilaksakan secara daring dan luring terbatas, Jumat (15/10) di Jakarta.

Pada sidang utama AMMW ke-4, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga yang bertindak sebagai Ketua AMMW periode 2021-2024 dan memimpin jalannya sidang utama. Dia pun menegaskan pentingnya meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pasca pandemi Covid-19.

​Menteri Bintang menambahkan penyebab lainnya yaitu keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses teknologi digital. Demikian juga rendahnya pendapatan perempuan dibanding laki-laki, memperkecil peluang mereka untuk dapat membeli smartphone dan membayar tagihan internet demi mengakses teknologi digital.

​Sementara itu, dalam hal inklusi keuangan, diketahui rata-rata indeks inklusi keuangan perempuan di negara-negara ASEAN, 51 persen lebih kecil dibandingkan indeks inklusi keuangan perempuan dunia yaitu 64,8 persen (Survei Global Findex, The World Bank Group, 2017).

“Hal ini menunjukan bahwa hanya 51 persen perempuan dewasa ASEAN yang memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, dan hampir setengahnya tidak termasuk dalam infrastruktur keuangan formal,”imbuh Bintang.

Untuk menangani berbagai persoalan ini, Menteri Bintang menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan pengusaha, khususnya selama masa pandemi, di antaranya melalui pelaksanaan rangkaian webinar bagi UMKM perempuan, baik terkait akses teknologi informasi (TI), bisnis online termasuk platform e-market, ekonomi digital, maupun pemasaran online.

​“Melalui kerja sama dan sinergi dengan mitra terkait, kami mendorong keberlanjutan usaha bagi perempuan UMKM, salah satunya dengan memproduksi alat pelindung diri (APD), sekaligus mengelola pendataan berkelanjutan bersama institusi lokal dan lembaga regional untuk memastikan tersedianya akses bantuan pemulihan ekonomi bagi perempuan UMKM. Pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan pada Juni 2020, sebagai bentuk strategi nyata dalam memberdayakan inklusi keuangan perempuan,” ujar Bintang.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa ekonomi digital sangatlah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN. Strategi yang relevan dalam meningkatkan inklusi keuangan digital perempuan, harus dikoordinasikan dengan strategi digitalisasi yang lebih luas, dan menyentuh strategi inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

Lebih lanjut, Bintang menekankan pentingnya mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ke dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan di kawasan ASEAN, hal ini sejalan dengan strategi nasional Indonesia pada isu pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan ASEAN menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, termasuk Indonesia dengan jumlah pengguna platform digital yang sangat besar.

“Di tengah pertumbuhan yang sangat cepat ini, kita harus menjamin pemanfaatannya yang inklusif. Kelompok perempuan harus memiliki kesetaraan akses pada platform digital, serta berperan maksimal mengambil manfaat dalam ekonomi digital. Kesenjangan gender dalam ekonomi digital harus dipecahkan. Kesetaraan gender dalam ekonomi digital harus ditingkatkan. Tantangan ini harus menjadi perhatian kita bersama dari seluruh negara di ASEAN untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan yang inklusif bagi perempuan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam membangun keuangan yang inklusif, di antaranya melalui program Mekaar, program layanan pinjaman modal untuk perempuan pelaku usaha mikro dan usaha ultra mikro, serta meningkatkan akses pembiayaan perempuan UMKM melalui program Bank Wakaf Mikro, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengalaman tersebut, menunjukan bahwa akses perempuan menuju ekonomi digital memerlukan 3 (tiga) prasyarat dasar, pertama pemerataan infrastruktur digital, kedua literasi digital ketiga memperbanyak pelatihan-pelatihan dan pengembangan keterampilan perempuan dalam kewirausahaan.

“Pertemuan AMMW ke-4 bukan saja menegaskan komitmen negara-negara ASEAN pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tapi juga memperkokoh posisi perempuan ASEAN di era disrupsi teknologi dan perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat saat ini. Saya berharap forum ini bisa menjadi ajang untuk saling belajar, saling bertukar pengalaman melalui penguatan perempuan dan inklusi keuangan dalam digital untuk kemajuan perlindungan dan pemberdyaan perempuan di kawasan ASEAN,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara ASEAN tentang Perempuan (AMMW) ke-4 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak 5-15 Oktober 2021. Kemen PPPA sebagai Ketua Penyelenggara bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN, ACW, UNESCAP, Universitas Parahyangan, MicroSave Consulting, dan AWEN, berhasil menggelar Side Events AMMW ke-4 dengan melibatkan 2.000 peserta webinar yang secara aktif membahas berbagai isu terkait ekonomi digital dan inklusi keuangan sebagai tema utama AMMW ke-4 tahun ini. Hasil webinar tersebut menghasilkan sejumlah temuan utama dan rekomendasi untuk memetakan langkah selanjutnya guna mendorong dan mempercepat peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital.

​Pertemuan AMMW ke-4, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi; Ketua AMMW ke-3 dari Vietnam, Dao Ngoc Dung, Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, serta para Ketua Delegasi/Menteri perwakilan 10 negara ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam termasuk Indonesia yang menyampaikan kemajuan terkait program pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga anak yang telah dilaksanakan di Negara masing-masing.(J02)

  • Bagikan