Waspada
Waspada » P-Apdesi Tapteng Minta Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penghinaan Kades
Headlines Sumut

P-Apdesi Tapteng Minta Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penghinaan Kades

KETUA DPC P-Apdesi Tapteng Hasdar Efendi didampingi kuasa hukum Mulyadi. Waspada/Ist
KETUA DPC P-Apdesi Tapteng Hasdar Efendi didampingi kuasa hukum Mulyadi. Waspada/Ist

TAPTENG (Waspada): DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) Tapteng meminta Polres Tapteng segera menetapkan dan menahan tersangka dalam kasus dugaan penghinaan atas jabatan kepala desa se-Indonesia yang diduga dilakukan oleh Edianto Simatupang dan kawan-kawan.

“Hal ini sebagaimana laporan kami di Mapolres Tapteng, pada 10 Agustus 2020, STTPL No 1/176/VIII/2020/Res-Tapteng,” kata Ketua DPC P-Apdesi Tapteng, Hasdar Efendi, didampingi kuasa hukum, Mulyadi kepada wartawan, Rabu (26/8).

Dijelaskan, pihaknya atas nama P-Apdesi Tapteng dan juga mewakili DPP dan DPD P-Apdesi Provinsi, telah bersilaturahmi dengan Kapolres Tapteng, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja aparat kepolisian yang bergerak cepat memproses laporan mereka.

“Sejak kasus ini dilaporkan polisi sudah memeriksa terlapor, dilanjutkan pemeriksaan saksi dan bukti, kasusnya langsung masuk tahap penyelidikan. Hasilnya dinyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan memenuhi unsur,” ujar Hasdar Efendi.

Penyidik kemudian menaikkan kasus ini ke penyidikan dan lanjutannya sudah dilakukan pemeriksaan kembali kepada saksi pelapor dan saksi lain untuk melengkapi proses penyidikan.

“Pihak penyidik tinggal melengkapi keterangan ahli IT, pidana dan ahli bahasa untuk menafsirkan makna ucapan yang di dalam FB terlapor,” terangnya.

Dia mengungkapkan, sejak dilaporkan, ternyata itu tidak merubah sedikitpun perilaku Edianto Simatupang dan kawan-kawan.

Bahkan, mereka tetap melakukan tindakan penghinaan, intimidasi terhadap kepala desa dan melakukan tindakan provokasi, penghasutan dan penyebaran berita bohong (hoax) di masyarakat, berkaitan dengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Dampak dari itu, telah memantik kegelisahan, keresahan, kegaduhan dan kecurigaan antar masyarakat, maupun masyarakat dengan aparat pemerintahan desa.

“Mereka beranggapan dan curiga, kami telah melakukan korupsi, diskriminasi dan manipulasi terhadap data penerima BLT DD masyarakat,” katanya.

Padahal, penetapan data masyarakat yang berhak menerima BLT DD maupun bantuan lainnya, telah dilakukan secara cermat, teliti dan terukur, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam perundangan dan peraturan lainnya.

“Dengan demikian, posisi kami selaku kepala desa tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan, apalagi melakukan manipulasi data masyarakat yang sebelumnya telah ditetapkan,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan penelusuran pihaknya, bahwa masyarakat yang fotonya telah diposting dengan narasi sebagai orang miskin, ternyata orang yang berkecukupan dan mampu.

Bahkan sebagian di antaranya, memiliki usaha dan anaknya telah berhasil.

“Bila kasus ini dianggap telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang disangkakan, kami mohon polisi segera melakukan penahanan terhadap Edi Anto Simatupang dan kawan-kawan, sesuai koridor ketentuan hukum yang berlaku,” tegas dia. (c03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2