Waspada
Waspada » Ormas Lintas Agama Keluarkan Pernyataan Bersama Terkait RUU HIP
Headlines

Ormas Lintas Agama Keluarkan Pernyataan Bersama Terkait RUU HIP

Pimpinan Ormas Lintas Agama saat menyampaikan pernyataan bersama terkait RUU HIP (Waspada/ist)

JAKARTA (Waspada): Tujuh pimpinan organisasi besar lintas agama yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia, (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia, (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia, (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, (Matakin), sepakat mengeluarkan pernyataan bersama tentang rencana pembahasan Rancangan Undamg Undang Haluan Ideologi Pancasila, (RUU HIP).

Dalam pernyataan bersama Ormas lintas agama yang direlis Jumat, (3/7), di Jakarta, ada empat poin yang ditekankan
yakni; Pertama, Pancasila adalah dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila.

Kedua, rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif. Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.

Ketiga, pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP. Oleh karena itu, DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.

Keempat, bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi Covid-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan terutama sosial dan ekonomi. Karena itu semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerjasama untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai.

Sedangkan yang hadir dari PP Muhammadiyah diwakili Abdul Mu’ti; PB Nahdlatul Ulama diwakili KH. Helmy Faisal Zaini; Romo Agustinus Heri Wibowo mewakili Komhak KWI; Pdt Jacky Manuputty mewakili PGI; KS Arsana mewakili PHDI; Pandita Citra Surya dari PP PERMABUDHI dan Matakin diwakili Xs Budi S Tanuwibowo.

Ada 60 pasal dalam RUU HIP yang ditetapkan masuk dalam prolegnas 2020. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebutkan, Mu’ti menyebut mayoritas pasal dalam RUU itu bermasalah dan berpotensi memunculkan kontroversi, serta mereduksi sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Salah satu pasal yang dinilai bermasalah adalah Pasal 7 yang memiliki tiga ayat, yakni: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan, (2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Rumusan seperti di Pasal 7 itu, dikatakan Mu’ti seperti mengulang kembali perdebatan lama yang sudah selesai dan bertentangan dengan UUD 1945. Padahal rumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah final dengan lima sila.

“Tidak seharusnya kita memunculkan kembali perdebatan sesuatu yang sudah final. Tapi lebih ke bagaimana menjalankan dan membumikan Pancasila sehingga menjadi bagian dalam setiap diri rakyat Indonesia,”imbuh Mu’ti. (j02).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2