Nasib RUU Masyarakat Hukum Adat Terbengkalai

  • Bagikan
Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya (kiri) dalam diskusi Forum Legislasi 'Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat' di Jakarta, Selasa (23/11). (Waspada/Andy Yanto Aritonang)

JAKARTA (Waspada): Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) hingga saat ini masih terbengkelai dibahas. Hingga kini hampir dua periode DPR RI RUU MHA statusnya masih di Badan Legislasi DPR, padahal Suppres untuk membahas itu sudah keluar. Sementara nasib RUU MHA di Senayan (DPR) belum di paripurnakan.

Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya berharap ada political will dari sembilan fraksi yang ada di DPR, juga pemerintah untuk mendorong RUU ini segera disahkan.

“Kalau kita mau jujur, kendala utamanya adalah political will. Itu yang menjadi kendala baik di Medan Merdeka (Istana Negara-red) ataupun di Senayan (DPR RI-red),” ucap Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi ‘Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat’ di Jakarta, Selasa (23/11).

Untuk diketahui, sediktnya terdapat 5 hak masyarakat adat dalam RUU MHA yakni hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas prioritas kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup.

Upaya untuk menghadirkan RUU MHA telah diperjuangkan sejak keanggotaan DPR periode 2009-2014 tetapi gagal, kemudian dilanjutkan pada periode 2014-2019 dan kembali gagal. Dan pada periode DPR 2019-2024 ini, meski telah masuk Prolegnas dan dilakukan harmonisasi tetapi belum ada agenda untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.

Willy merasa ada yang ketakutan dari sebagian pihak termasuk dirinya jika RUU ini tidak segera disahkan yaitu tidak adanya tameng yang dapat membentengi masyarakat adat di daerah yang laju pembangunannya terus berlangsung. Pembangunan, investasi serta masuknya korporasi-korporasi besar yang siap melumat berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah.

Padahal jika disahkan dan diberlakukan, maka RUU ini akan sangat penting melindungi masyarakat adat karena tidak hanya mengatur hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, hak atas hukum adatnya, sampai mengatur hak-hak yang elementer atau unsur mendasar di daerah seperti mengatur kedaulatan masyarakat daerah yang sifatnya hak untuk menjalankan kepercayaan.

Willy mencontoh penggunaan bahasa daerah. Berdasarkan laporan UNESCO, secara gradual bahasa daerah mulai hilang karena tidak ada UU yang mengharuskan anak-anak untuk menggunakan bahasa daerahnya. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi secara tidak langsung telah memberi peluang bahasa asing menyusupi anak-anak di daerah dan justrui bahasa asing itu yang disukai dan diterima anak-anak.

“Dua bahasa daerah kita hilang setiap tahun. Padahal kita punya setidak-tidaknya 171 bahasa, karena proses penggunaannya tidak pernah dikonservasi, tidak pernah ada kebijakan yang untuk melindungi itu dan tidak juga pernah digunakan,” ungkap politisi dari Partai NasDem itu.

Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi mengatakan kehadiran UU MHA sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat daerah dari berbagai macam persoalan yang sangat multidimensi antara lain penduduk Indonesia yang memang sangat beragam suku, budaya dan adat istiadatnya.

“Dalam konteks menjaga kebhinekaan itulah urgensi pertama dari Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat,” ujarnya.

Juga dari perangkat peraturan perundangan yang belum sepenuhnya cukup untuk mengatur dan melindungi. Ada UU terkait seperti UU Desa yang belum secara khusus mampu membetenginya, juga peraturan daerah yang belum optimal karena tidak memiliki cantolan UU yang memayunginya.

Oleh karena itu, UU MHA diharapkan mampu menyusun kerangka hukum baru tentang bagaimana negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, supaya peraturan-peraturan sektoral yang sekarang ada bisa dikonsolidasikan kembali, bisa mengikuti kerangka hukum yang baru tersebut.

Senada Pakar Hukum Agraria Aartje Tehupeiory mengakui keberadaan UU MHA akan memberikan jaminan hukum dari berbagai sumber daya yang ada di daerah. Karena itu harus dilestarikan melalui perangkat hukum yang lebih sektoral.

Dia mencontoh ada program yang namanya hutan kemasyarakatan atau hutan desa dan kekayaan daerah lainnya yang menjadi bagian dari masyarakat adat. “Saya melihat bahwa sekarang lagi marak mafia-mafia tanah, bagaimana masyarakat masyarakat adat yang mempunyai hak-hak atas tanah secara wilayah,” ucap Aartje.

Bila dilihat dari sisi amanat konstitusi, menurut Aartje maka kehadiran UU MHA sangat penting untuk memperbaiki sistem-sistem untuk menguatkan potensi daerah khususnya masyarakat adat. Misalnya, mengatur perizinan dalam pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat di daerah.

“Lama kelamaan kalau digerogoti dengan investasi, jangan sampai akhirnya kehidupan mereka (masyarakat adat) merosot dari yang semula. Karena itulah yang namanya asas keseimbangan dan asas keadilan harus ada,” tegas Aartje.(j04)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *