JAKARTA (Waspada): -Mulai hari ini, Jumat 14 Oktober 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) akan melakukan psikotest terhadap 26 ribu lebih bakal calon anggota legislatif (caleg) yang akan diajukan di pemilihan umum (Pemil 2024.
Ketua DPP Bidang Ideologi, Pak Djarot Saiful Hidayat akan membuka pelaksanaan
Psikotes dilakukan secara online. Mulai tanggal 14 Oktober hingga 5 November., jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, melalui relis media PDIP yang diterima di Jakatta, Jumat (14/10/2022).
Hasto mengatakan menyangkut semangat antikorupsi, pihaknya melakukan berbagai langkah. Dari mengeluarkan berbagai aturan mengenai sanksi, hingga langkah-langkah perekrutan kader. Salah satu metode sains yang digunakan adalah psikotes.
Dijelaskan Hasto, pihaknya pernah bertemu dengan para ahli dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). PDIP mempertanyakan apakah psikotes mampu mengetahui dan membaca indikasi apakah seorang kader yang akan ditugaskan, baik di parlemen (legislatif) maupun eksekutif, punya kecenderungan korupsi.
Ternyata para ahli itu menyebut bahwa psikotes belum bisa memberi jawaban atas hal itu. Namun psikotes bisa mencapai hingga mengetahui sejauh mana komitmen seseorang terhadap nilai-nilai, termasuk nilai antikorupsi.
Karena itu, PDIP tetap menggunakan metode psikotes dan yang kali ini menandai 10 tahun PDIP menggunakannya.
“Mulai tanggal 14 Oktober, sekitar 26 ribu caleg akan psikotes. Kami tambahkan tiga kriteria kader. Apakah dia pejuang, apakah dia punya kapabilitas menjalankan fungsi eksekutif-legislatif, atau justru pragmatismenya yang menonjol,” kata Hasto.
Dengan kriteria baru ini, lanjut Hasto, akan bisa terbaca apakah seseorang kader itu pas untuk ditugaskan di struktur partai, atau diajukan di fungsi eksekutif dan legislatif, serta tugas strategis lainnya.
“Tentu kalau hasil psikotes itu menunjukkan seseorang itu cenderung pragmatis, maka partai akan harus berhati-hati. Kalau kecenderungan pragmatis kuat, dia berpotensi jadi pedagang politik,” kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengatakan soal korupsi tak mudah. PDIP bukan hanya membuat aturan sanksi pemecatan, namun hingga tak mencalonkan seseorang yang terkait dugaan korupsi.
Masalahnya, Hasto mengatakan seringkali pilihan jernih demikian tak diganjar rakyat dengan tingkat pemilihan saat pemiliihan kepala daerah (pilkada).
Contohnya Pilkada di Tangerang Selatan dan Gorontalo, PDIP memilih untuk tak mencalonkan sosok yang dianggap terkait korupsi ataupun punya persoalan hukum. Namun justru kalah di pilkada.
“Meskipun tidak memberikan efek elektoral, PDIP tetap tidak bergemimg dan tidak mencalonkan yang berstatus tersangka korupsi. Ini salah satu akar masalahnya adalah sistem pemilihan yang liberal,” kata Hasto.
Mengenai pelaksanaan psikotes tersebut, Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo mengatakan psikotes setiap hari dibagi dua batch, pagi dan siang. Bakal caleg ketika mengikuti zoom wajib menggunakan nomor tes yang telah diberikan dan nama singkat.
“Selama lima jam berlangsung tes, bacaleg wajib mengaktifkan kamera video zoom karena akan diawasi langsung oleh HIMPSI dan Sekretariat DPP Partai,” urai Adhi Dharmo. (J05)
