Waspada
Waspada » MUI Medan Gelar Muzakarah Hukum Nikah Virtual
Headlines Medan

MUI Medan Gelar Muzakarah Hukum Nikah Virtual

KETUA Umum MUI Kota Medan, Prof Dr Mohd Hatta bersama narasumber lainnya di acara muzakarah dalam rangkaian Musda VIII, Rabu (24/3). Muzakarah bertajuk "Hukum Nikah Virtual Dimasa Pandemi Covid-19" di gedung MUI Medan Jalan Nusantara Medan. Waspada/Yuni Naibaho
KETUA Umum MUI Kota Medan, Prof Dr Mohd Hatta bersama narasumber lainnya di acara muzakarah dalam rangkaian Musda VIII, Rabu (24/3). Muzakarah bertajuk "Hukum Nikah Virtual Dimasa Pandemi Covid-19" di gedung MUI Medan Jalan Nusantara Medan. Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menggelar muzakarah dalam rangkaian Musda VIII, Rabu (24/3).

Muzakarah bertajuk “Hukum Nikah Virtual Dimasa Pandemi Covid-19” di gedung MUI Medan Jalan Nusantara Medan.

Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Prof Dr Faisar Ananda Arfa dengan judul makalah Modrenitas Perkawinan (Menakar Hukum Pernikahan Secara Virtual di Masa Pandemik) dan Sekretaris Komisi Infokom MUI Kota Medan, Rahmad Hidayat Nasution Lc dengan judul makalah “Sah Tidaknya Nikah Virtual”.

Muzakarah dipandu Sekretaris MUI Medan Syukri Albani Nasution MA.

Ketua MUI Medan, Prof Dr H Muhammad Hatta mengatakan, menjelang Musda selalu diisi dengan acara muzakarah seperti ini.

Hasil muzakarah ini nantinya akan menjadi refreensi dalam mengambil keputusan persoalan keumatan.

“Alasan mengangkat tema ini berangkat dari kasus ketika ada calon pasangan pengantin yang dinikahkan jarak jauh. Sejalan perkembangan teknologi nikah akan dilakukan secara virtual,” ujarnya.

Pada saat itu, lanjut Prof Hatta, pasangan pengantin itu yang tidak lain adalah cucu Prof Hatta yang tinggal di New Zeland, salah satu daerah yang di lockdown karena pandemi Covid-19.

Wali nikah calon mempelai perempuan berada di Palangkaraya dan berkeinginan untuk menikahkan langsung anaknya.

Begitu juga keluarga berada di Cirebon, dan yang memberikan tausiah dari Kota Medan.

“Ini satu pengalaman yang tentunya butuh landasan hukum agama yang kuat. Para mazhab sendiri berbeda pendapat dalam persoalan ini, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Akhirnya melakukan kajian akhirnya nikah virtual itu dilaksanakan,” katanya.

Kasus lainnya yang pernah dipersoalkan adalah tentang talak yang disampaikan melalui sambungan telepon.

Ada pendapat yang mengatakan sah, dan ada berpendapat tidak sah.

Hingga akhirnya konfilasi hukum Islam menyatakan talak melalui telepon tidak sah, karena talak harus disampaikan di hadapan hakim.

“Persoalan inilah yang terus berkembang di tengah masyarakat. Betapa perlunya kita untuk mengasah pemahaman dan mengambil referensi yang banyak dalam menjawab persoalan umat,” ucap Prof Hatta.

Untuk itu, ia juga meminta pengurus MUI jangan gagap teknologi dan harus belajar teknologi agar mampu menjawab tantangan umat yang terus berkembang.

“Diharapkan muzakarah ini menginspirasi dan menghasilkan pendapat yang dapat dijadikan landasan hukum,” harapnya.

Sementara narasumber dalam muzakarah, Rahmat Hidayat Nasution, Lc, memaparkan, ada empat mazhab berbeda pendapat dalam persoalan nikah.

Namun perbedaan itu dapat dijadikan landasan hukum sesuai dengan mazhab.

Sejatinya, lanjut Rahmad Hidayat, para ulama secara eksplisit dan implisit sepakat bahwa keberadaan mempelai adalah rukun dalam akad nikah.

Dimana keberadaan yang dimaksud bukan berarti kehadiran secara fisik saat prosesi akad nikah, yang penting keduanya memenuhi syarat untuk menikah.

“Kehadiran mempelai dalam akad nikah tidak menjadi syarat. Karenanya boleh diwakilkan. Artinya, calon suami boleh mengutus wakilnya untuk menyampaikan qobul, dan calon isteri boleh memberitahukan bahwa dirinya telah rela dinikahkan,” katanya.

Menurut Rahmad, praktek nikah virtual menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, jika suami atau wali tidak berada di satu majelis, maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan.

Begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majelis.

Sedang mazhab Hanafi, suami-istri dan saksi harus berada dalam satu majelis, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan wali karena keberadaanya adalah syarat nikah.

Untuk Mazhab Maliki, suami,wali dan saksi harus berada dalam satu akad.

Meski posisi saksi bukanlah penentu sahnya nikah, hanya untuk menjaga agar terhindar dari zina.

Sementara pemakalah lainnya, Prof Dr Faisar Ananda mengatakan, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan, “al ahkam tattabi’almashalih” (hukum bertujuan untuk kemaslahatan).

Kaidah lain menyebutkan “I’tibar almashalih wadar’ul mafasid”, (mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan”.

Disebutkan, Alquran dan fikih tegas menganjurkan dalam ijab dengan kabul tanpa terputus oleh waktu yang lama.

Selain itu Kiai Cholil menyebutkan, ijab kabul melaui vidio tidak bisa dipalsukan karena kedua mempelai bisa dilihat secara langsung.

“Berkenaan dengan saksi juga bisa menyaksikan langsung pada proses ijab dan kabul dalam akad dan dapat melihat jelas jika ada manipulasi mempelai atau wali saat proses akad,” tutupnya.

Rumusan dalam muzakarah ini akan dibahas ditingkat lanjutan oleh Komisi Fatwa MUI Medan selanjutkan akan diputuskan penting tidaknya dilahirkan fatwa. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2