Waspada
Waspada » Menkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Di 2020 -1,1 Hingga 0,2 Persen 
Headlines Nusantara

Menkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Di 2020 -1,1 Hingga 0,2 Persen 

JAKARTA ( Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020 diperkirakan -1,1 hingga 0,2 persen, atau lebih rendah yang diperkirakan sebelumnya  -0,4 persen hingga 2,3 persen.

“Revisi ini karena melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini terkontraksi cukup dalam yaitu minus 5,32 persen,” ungkap Menkeu pada acara penjelasan RAPBN dan Nota Keuangan 2021 secara virtual, Jumat Sore (14/8).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 atau full year akan sangat dipengaruhi pada pencapaian pada kuartal III tahun ini.

“Kuartal tiga diusahakan (naik) tapi tidak hanya dari pemerintah meski memegang peran yang besar di dalam pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Menkeu mengungkapkan, pemulihan ekonomi pada 2021 juga akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus Corona, terutama efektivitas penanganan Covid-19 di masyarakat, ketersediaan vaksin, hingga dukungan fiskal yang masih akan tetap dijalankan tahun depan.

Menkeu prediksi, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5-5,5 persen pada 2021. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

Untuk defisit RAPBN tahun 2021, menurut Sri Mulyani, diperkirakan  sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun yang masih akomodatif terhadap proses pemulihan ekonomi,

Perkiraan tersebut diakui Menkeu menurun dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rpv1.039,2 triliun.

“Arah kebijakan defisit anggaran di tahun 2021 tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” terangnya.

Untuk pendapatan negara pada RAPBN 2021 diprediksi mencapai Rp1.776,4 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.481,9 triliun.

Dengan rincian penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.268,5 triliun atau tumbuh optimal sekitar 5,8 persen dari target Perpres 72 tahun 2020,

“Tetap dengan fokus memberikan dukungan insentif secara selektif dan terukur untuk percepatan pemulihan dan melanjutkan reformasi pajak,” ujar Menkeu.

Adapun penerimaan dari kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp 213,4 triliun atau meningkat sebesar 3,8 persen dari target Perpres 72 tahun 2020, yang disertai dengan dukungan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi serta penguatan pengawasan yang terintergrasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp 293,5 triliun, yang didukung oleh prospek meningkatnya harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi serta optimalisasi penerimaan dari pelayanan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU  sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat.

Penerimaan Hibah diperkirakan mencapai Rp 0,9 triliun antara lain ditujukan untuk program-program pengembangan desa dan perkotaan termasuk penyediaan air bersih dan penanganan perubahan iklim.

 

Sedangkan belanja negara pada RAPBN 2021 diproyeksikan mencapai Rp 2.747,5 triliun atau 15,6 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi

“Termasuk prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial,” papar Sri Mulyani.

Dia menegaskan, belanja negara ini dianggarkan untuk Kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen terhadap belanja negara.

Sedangkan anggaran Pendidikan sebesar Rp 549,5 triliun atau 20 persen  terhadap belanja negara, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Reformasi Pendidikan

Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan, melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Selain itu, juga dilakukan penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T, serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan anggaran Rp30,5 triliun (termasuk TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan.

Untuk pembangunan Infrastruktur di 2021 dianggarkan sekitar Rp 414,0 triliun, yang diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.

Membangun infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan pemukiman.

Anggaran Ketahanan Pangan dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun, yang diarahkan antara lain untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarpras dan penggunaan teknologi.

Termasuk revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan; serta pengembangan food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Perlindungan Sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp 419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.

Pembangunan Pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rpn14,4 triliun, dengan kebijakan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang).

“Pemerintah tetap akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial,  sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha,” tegasnya. (J03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2