Waspada
Waspada » Massa JMI Demo Di Kanwil Kemenag Sumut 
Headlines

Massa JMI Demo Di Kanwil Kemenag Sumut 

PARA mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) berunjuk rasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jumat (5/3).  Massa JMI yang demo di Kanwil Kemenag Sumut  itu menyoal terjadinya pelanggaran hukum. Waspada/Ist
PARA mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) berunjuk rasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jumat (5/3).  Massa JMI yang demo di Kanwil Kemenag Sumut  itu menyoal terjadinya pelanggaran hukum. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada):  Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) demo di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Ucok Paluta yang menjadi orator aksi menyebutkan, selama ini pihaknya menduga banyaknya praktik pelanggaran hukum yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Padanglawas Utara (Paluta).

“Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan, guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Ironisnya, dugaan ptaktik diduga ilegal terjadi di Kemenag Paluta,” jelas Ucok Paluta.

Pada tahun 2011, kata Ucok Paluta, pemerintah menggulirkan kebijakan reformasi birokrasi yang wajib diterapkan di semua kementerian , lembaga negara maupun instansi unit kerja pemerintah baik pusat dan daerah.

“Tapi sayangnya Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, kita lihat di lapangan jauh dari reformasi birokrasi hal ini ditandai dengan dengan informasi yang berkembang dan investigasi yang kami lakukan di lapangan bahwa adanya dugaa kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Kemenag Padang Lawas Utara yang mengarah pada tindakan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Pengutipan

Menurut Ucok Paluta,  adanya dugaan pengutipan pada penerimaan SK CPNS dilingkungan Kemenag Paluta sejumlah dua juta/orang.

Kemudian adanya dugaan rotasi kepala madrasah yang tidak berdasarkan kinerja, tetapi berdasarkan uang setoran kepala madrasah hingga ratusan juta rupiah dan dugaan pengutipan perpanjangan biaya SK honorer setiap tahunnya.

Serta adanya dugaan pengutipan disetiap pencairan honor penyuluhan hingga dua ratus ribu/orang.

“Untuk kepastian hukum dalam bernegara, dan merujuk pada peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai warning alaram bagi pemerintah,” ujarnya.

Para mahasiswa meminta Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa oknum Kepala Kemenag Padang Lawas Utara   yang diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Kepala Kemenag Padang Lawas Utara yang diduga melakukan tindakan pungutan liar di lingkungan Kemenag Padang Lawas Utara dan  juga meminta Polda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Kepala Kantor Kemenag Padang Lawas Utara yang diduga melakukan tindakan pungutan liar di lingkungan Kemenag Padang Lawas Utara,” pungkasnya.(m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2