NAGAN RAYA (Waspada): Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan mahasiswa membela rakyat (Gemmar) melakukan aksi demonstrasi ke DPRK Nagan Raya, Rabu (20/4).
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada pukul 14:00 wib dikawal ketat pihak kepolisian Nagan Raya. Tampak Kapolres Nagan raya ikut mendampingi mahasiswa setelah beberapa pendemo melakukan aksinya dengan pembakaran ban di DPRK.
Dalam orasi yang disampaikan bergantian tersebut tercetus sejumlah tuntutan dari tuntutan Nasional, regional hingga daerah. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRK untuk menyurati Presiden mengevaluasi Luhut Binsar Panjaitan, menolak kenaikan pajak PPN 11 persen dan menolak kebaikan harga BBM.
Sementara regional, mendesak DPRA Untuk mengawasi minyak goreng untuk masyarakat Aceh, mendesak balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Aceh untuk mempercepat jalan perbaikan jalan lintas nasional depan PLTU Nagan Raya, mendesak Pemerintah Aceh harus mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi di Aceh.
Selain itu di daerah mendesak DPRK Nagan Raya menghadirkan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nagan Raya, meminta Bupati Nagan Raya agar mempercepat membuka Masjid Baitul A’la Giok agar dapat diakses oleh masyarakat umum, mendesak DPRK untuk menyurati Pemerintah Aceh erosi sungai di Tripa, meminta pihak kepolisian melakukan sosialisasi terhadap pencegahan pelecehan seksual dan KDRT.
“Juga dalam hal ini kami mendorong kepolisian Polisi memberantas mafia BBM bersubsidi di Nagan Raya,” ujar orator.
Setelah melakukan orasi, sejumlah mahasiswa diperbolehkan masuk untuk melakukan koordinasi dalam DPRK di ruang Banggar dan tanda tangan petisi kepada DPRK Nagan Raya. “Dalam koordinasi tersebut diberi waktu 43 hari untuk dapat menyelesaikan tuntutan tersebut,” pinta korlap Mizwar.
Ia menegaskan, jika dalam 43 hari tersebut tidak di indahkan akan dilakukan aksi lagi lebih besar.
Pendapat tersebut ditanggapi Wakil ketua II DPRK Hj Puji Hartini didampingi Wakil Ketua I DPRK Dedi Irmayanda, Anggota Saiful Bahri, Junid Ariyanto dan Sugianto.
Wakil Ketua DPRK II Puji Hartini akan berjanji akan menyampaikan hal ini kepada ketua DPRK Nagan Raya dan 25 anggota lainnya.
Setelah itu baru diteruskan ke DPRA Aceh agar permasalahan ini dapat terselesaikan. (b22)