LIRA Kembali Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Mantan Gubsu

LIRA Kembali Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Mantan Gubsu

  • Bagikan
PESERTA aksi tampak menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumut. DPW Pemuda Lira Sumut kembali menggelar aksi unjukrasa, Senin (9/11) dengan tuntutan mendesak KPK menetapkan seluruh anggota DPRD Sumut dan SKPD yang terbukti menerima suap dari mantan Gubsu Gatot Pudjo Nughoro jadi tersangka. Waspada/Partono Budy
PESERTA aksi tampak menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumut. DPW Pemuda Lira Sumut kembali menggelar aksi unjukrasa, Senin (9/11) dengan tuntutan mendesak KPK menetapkan seluruh anggota DPRD Sumut dan SKPD yang terbukti menerima suap dari mantan Gubsu Gatot Pudjo Nughoro jadi tersangka. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Belasan elemen mahasiswa yang berasal dari Dewan Pimpinan WIlayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut kembali menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (9/11). Untuk kesekian kali, mereka mendesak KPK usut tuntas kasus interpelasi mantan Gubsu, Gatot Pudjonugroho.

Dalam orasinya, kordinator aksi, Fauzy Surya menegaskan komitmennya untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka kepada para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mantan anggota DPRD Sumut yang ikut menerima dan menerima suap dari Gatot.

Di hadapan anggota DPRD Sumut, Ruben Tarigan, Fauzy mengingatkan komitmen dewan untuk tidak berhenti menetapkan status tersangka kepada sebagian anggota dewan, tetapi keseluruhannya, termasuk SKPD.

Merespon ini, anggota DPRD Sumut, Ruben Tarigan menegaskan, pihaknya siap mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi, termasuk yang sedang dan akan diusut KPK.

“Sebagai bentuk komitmen kami, saya hari ini akan membuat surat untuk ditembuskan kepada KPK, melalui ketua DPRD Sumut,” kata anggota Komisi A yang membidangi masalah pembangunan ini.

Hingga ini, KPK sudah menetapkan 14 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka. Sementara 58 lainnya sudah menjalani pidana 4-6 tahun penjara setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Para tersangka diduga menerima suap dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprovsu 2012/2014 oleh DPRD; persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013/2014; pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah 2014 dan 2015 oleh DPRD Sumut; dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut tahun 2015.

Sementara itu, Gubernur LIRA Sumut, Rizaldi Mavi terus mendorong KPK untuk mengusut tuntas SKPD dan anggota dewan yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gatot. “Kita berharap kasus ini segera dituntaskan,” katanya. (cpb)

  • Bagikan