Waspada
Waspada » LADUI MUI Sumut Desak Presiden Cabut Perpres Investasi Miras
Headlines

LADUI MUI Sumut Desak Presiden Cabut Perpres Investasi Miras

DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia(LADUI) MUI Sumatera Utara, Dr Abdul Hakim Siagian. LADUI MUI Sumut desak Presiden cabut Perpres investasi Miras. Waspada/Ist
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia(LADUI) MUI Sumatera Utara, Dr Abdul Hakim Siagian. LADUI MUI Sumut desak Presiden cabut Perpres investasi Miras. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia(LADUI) MUI Sumatera Utara, Dr Abdul Hakim Siagian (foto), meminta Presiden RI,Joko Widodo, untuk mencabut Peraturan Presiden (Pepres) Investasi Miras Terbuka.

Hal itu disampaikan, Senin (1/3).

Kata Abdul Hakim fungsi negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa.Apalagi, dalam lagu Indonesia raya yang terua menerus  dinyanyikan antaranya menyebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia raya.

“Saya memandang hal itu adalah pamungkas , dasar dan sumber segala hukum itu adalah Pancasila. Bahwa bila rujukan Pancasila, maka semua peraturan perundang-undangan harus batal bila bertentangan Pancasila itu.

Hemat dia, Perpres yang membuka kesempatan inves miras dibeberapa provinsi itu harus segera dicabut oleh presiden, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, lagu Indonesia raya dan lain sebagainya.

Diawasi

Menurutnya, bila tidak segera dicabut maka  langkah hukumnya adalah dengan melakukan menguji Pepres itu ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan.

“Namun yang terbaik harusnya DPR  yang  tugasnya mengawasi dan mewakili rakyat harusnya  segera menyatakan sikap, agar presiden mencabut Pepres itu, bila juga tidak, menurut saya mereka wajib menempuh langkah-langkah sesuai konstitusi untuk meminta pertanggung jawaban presiden,” katanya.

Hal lain, disampaikannya, trend negara maju malah mengurangi minumam beralkohol(Minol),sebab dampak negatifnya luar biasa dan tak sebanding dengan  dampak positifnya.Ekses minol/miras, berkorelasi kuat dengan berbagai kriminalitas.

Melanggar norma agama bahkan hampir semua agama mengharamkannya. Merusak manusia khususnya anak-anak dan perempuan dan menurunkan produktivitas.

“Mungkin sisi positifnya, pemasukan negara, penyerapan tenaga kerja, namun dampak negatifnya sangat-sangat tidak sebanding dengan itu.Oleh karena itu suasana pandemi dan pertumbunan negatif ekonomi, kok malah presiden menambah masalah lagi dan itu sangat akan berdampak serius. Harusnya presiden fokus menjalankan sumpahnya dan mengamalkan Pancasila dengan benar bukan sebaliknya,”katanya.

Bukan Kearifan Lokal

Hal lain disebutkan Abdul Hakim, bahwa salah satu alasan membuka itu karena kearifan lokal. Menurutnya  pendapat itu salah dan tak berdasar tanpa kajian apalagi dari agama.

“Arif itu tidak mabuk, dan satiap pemabuk pasti tidak arif. Lihatlah protes dan penolakan dari Papua dan dampak minol disana. Pembunuhan di Jakarta yang dilakukan oknum polisi itu ditenggarai karena  mabuk,” Menurutnya,secara historis penjajah lah yang membawa dan membangun pabrik Minol di Indonesia sejak dulu.

Mereka yang di Barat karena iklim memang membutuhkan pemanas salah satunya miras. “Kita medesak agar RUU Minol segera diundangkan apalagi itu masuk  dalam skala prioritas Prolegnas 2021 ini,”ungkapnya.(m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2