Waspada
Waspada » KPK Tetapkan 14 Anggota DPRD Sumut Tersangka Suap
Headlines

KPK Tetapkan 14 Anggota DPRD Sumut Tersangka Suap

GEDUNG KPK di Jalan HR Rasuna Said. Waspada/Ist
GEDUNG KPK di Jalan HR Rasuna Said. Waspada/Ist

JAKARTA (Waspada): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 14 Anggota DPRD Sumut tersangka suap karena dugaan menerima fee dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kamis (30/1), mengatakan total ada 14 orang tersangka yang ditetapkan KPK.

Ke-14 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima fee dari Gatot Pujo Nugroho.

Fee itu terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut. Yang ditetapka sebagai tersangka adalah: Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina.

Juga Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layari Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan dan Irwansyah Damanik.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal itu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini KPK sebelumnya sudah menetapkan 50 orang eks anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

14 Anggota DPRD Sumut tersangka suap itu diduga menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho, senilai Rp300 juta-Rp350 juta per orang.

Suap tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014

Termasuk pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015.

Para tersangka kini sedang menjalani pidana setelah divonis hakim Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Segera Diperiksa

Dalam waktu dekat KPK akan memanggil dan memeriksa ke 14 orang tersebut dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para tersangka menerima aliran dana dari Gatot sebagai suap untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014 dalam persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015. (j02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2