Waspada
Waspada » Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mahala Divonis 2 Tahun Penjara
Headlines Medan

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mahala Divonis 2 Tahun Penjara

TERDAKWA saat menjalani sidang di PN Medan. Waspada/Rama Andriawan
TERDAKWA saat menjalani sidang di PN Medan. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Mantan Kepala Desa (Kades) Mahala Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat, Bahtra Solin divonis dua tahun penjara.

Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2016 sebesar Rp398,354,550,15.

“Menjatuhkan terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara,” tandas Hakim Ketua Jarihat Simarmata dalam sidang virtual di Ruang Cakra IX Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (3/12).

Hakim dalam amarnya, juga mendenda terdakwa Rp100 juta subsider satu bulan kurungan.

Terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp398,354,550,15, subsider satu tahun kurungan.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas hakim.

Sebelumnya, jaksa Anita Arpiani menuntut terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan mengganti kerugian negara sebesar Rp398,354,550,15 subsider 2 tahun kurungan.

Kasus korupsi itu bermula saat Desa Mahala TA 2016 mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1,292,248,840.

Kemudian dana itu ditarik oleh bendahara desa dari Bank Sumut Pembantu Salak, lalu diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa, yang kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa.

Namun pada pelaksanaannya ternyata, hampir semua kegiatan tidak terlaksana sepenuhnya, sehingga ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti kegiatan perkerasan jalan dan parit semen dengan biaya Rp407,075,000 dan pembangunan parit semen di Rahib Rp193,996,000, namun kegiatan tidak selesai dan upah pekerjaan yang tumpang tindih.

Kemudian, operasional perkantoran, operasionsl BPD, pembuatan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), penyusunan RKP Desa dll juga tidak terlaksana dan tidak selesai.

Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2016 Desa Mahala yang tidak direalisasikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahkan dana tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektoran Kabupaten Pakpak Bharat ditemukan kerugian negara Rp398,354,550,15. (m32)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2