Waspada
Waspada » KLB Demokrat Jadi Tontonan Politik Buruk
Headlines

KLB Demokrat Jadi Tontonan Politik Buruk

PENGAMAT Kebijakan Publik dan Politik Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3) jadi tontonan politik yang buruk bagi masyarakat. Waspada/Ist
PENGAMAT Kebijakan Publik dan Politik Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3) jadi tontonan politik yang buruk bagi masyarakat. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Dr H Sakhyan Asmara, MSP (foto), berpendapat, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3) jadi suguhan atau tontonan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat dan jadi masalah bangsa. Alasannya, ini melibatkan orang yang sangat dekat dengan istana.

“KLB bukan hanya jadi tontonan pendidikan politik yang buruk bagi internal partai, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata H Sakhyan kepada Waspada, di Medan, Sabtu (6/3).

Dosen Senior Fisip USU ini merespon kisruh KLB antara dua kubu yakni Agus Harimutri Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko, yang kemudian terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Selain itu, KLB bukan semata persoalan internal partai, tetapi sudah menjadi masalah bangsa dan negara. Alasannya, ini melibatkan unsur pejabat pemerintah yang sangat dekat dengan istana.

Dari pengamatannya, rakyat menyaksikan dengan kasat mata bagaimana proses pengambilalihan kekuasaan di partai politik itu terjadi.

Semula masyarakat menilai gunjangganjing di Partai Demokrat hanya sekadar riak-riak kecil dan letupan-letupan kecil dari segelintir orang yang tidak puas dengan situasi partainya sekarang ini, namun akhirnya menjadi huru-hara politik dan mengklaim telah terjadi pergantian kepemimpinan di Partai Demokrat, dari AHY kepada Moeldoko.

“Kondisi ini menjadi suguhan politik tidak sehat dengan mempertontonkan sebuah dinamika politik yang buruk dan menjadikan tontonan itu sebagai suatu proses pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP) Medan ini.

Padahal bila disimak bunyi Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai perubahan terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2008.

Di antaranya, menyebutkan partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, juga berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

“Namun apa yang kita saksikan adalah sebuah kenyataan pada Partai Demokrat, yakni dengan dilakukannya KLB justru telah menimbulkan pecahbelah di tubuh partai itu sendiri, bahkan juga terjadi polarisasi,” ujarnya.

Apalagi KLB tersebut mengeluarkan pernyataan yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sementara AHY sendiri oleh anggota dan pengurus Partai Demokrat lainnya masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Kepentingan Kekuasaan

Ironisnya orang tahu bahwa Moeldoko itu adalah Kepala Staf Khusus Kepresidenan. Maka, dengan mudah orang akan mengait-ngaitkan bahwa di balik terjadinya KLB itu pasti ada kepentingan kekuasaan yang mempunyai agenda tertentu.

Di sisi lain masyarakat tahu Moeldoko adalah orang yang pernah menjadi kepercayaan SBY, dan pernah diangkat sebagai Panglima TNI.

Moeldoko selalu menunjukkan sikap yang sangat hormat kepada SBY. Namun orang menjadi heran, mengapa begitu teganya menusuk SBY dari depan, dengan masuk dalam pusaran kepentingan politik dan bersedia menjadi Ketua Umum Partai besutan SBY tersebut. Ini adalah sebuah peristiwa aneh, jika terjadi di dalam elit politik.

“Karena menurut saya hal itu telah mengabaikan etika dan budaya politik yang santun. Padahal Undang-Undang Partai Politik mengisyaratkan bahwa bahwa pembentukan partai politik adalah manifestasi hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul, dst,” katanya.

Tentang sah tidaknya KLB serta keputusan keputusan yang dikeluarkan dalam KLB tersebut, menurut Sakhyan selain dapat diuji keabsahannya melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, juga dapat diuji apakah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik atau tidak.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Partai Politik juga mengatur tentang perselisihan pada partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.

Semua ada diatur di dalamnya. Jadi dapat dilihat apakah KLB itu sudah memenuhi AD ART Partai atau tidak, juga dapat dilihat apakah KLB itu sesuai dengan isyarat yang diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik atau tidak.

“ika pada kenyataannya KLB serta produk-produknya tidak sesuai dengan AD ART Partai dan Undang-Undang Partai Politik, maka menurut saya dapat dipastikan bahwa KLB itu tidak sah, dan apa yang dilakukan di Sibolangit Deli Serdang itu adalah pekerjaan sia-sia,” pungkas Pengajar Fisip UISU dan Pasca Sarjana Komunikasi UMSU itu. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2