P. BRANDAN (Waspada): Setelah sekian lama memendam kekecewaan, Ketua BPD Desa Perlis, Kamis (19/1), akhirnya angkat bicara terkait berbagai ketidakberesan kepemimpinan oknum Kades Desa Perlis, Kec. Brandan Barat.
Hal yang disampaikan, mulai dari tunjangan pengurus BPD dan penghasilan tetap (siltap) perangkap desa yang sudah tiga bulan lebih belum dibayar, hingga sampai masalah proyek fiktif T.A 2022 yang bersumber dari DD.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perlis Mukhlis kepada Waspada secara blak-blakan mengungkapkan, tunjangan anggota BPD dan siltap perangkat desa dari Oktober s.d Desember 2022 belum dibayar.
“Kalau dikalkulasi, dana untuk tunjangan BPD dan siltap perangkat desa jumlah mencapai kurang lebih Rp90 juta,” kata Muklis seraya mempertanyakan kemana larinya dana desa (DD) tersebut.
Selain itu, ia juga menyampaikan proyek fiktif rabat beton di Dusun VII dengan anggaran Rp30 juta. “Proyek ini dianggarkan di PABDes PAD Desa Perlis Tahun 2022, tapi sama sekali tidak ada realisasi pengerjaannya,” tandas dia.
Selain itu, lanjut Ketua BPD, proyek rehab rabat beton pada tahun yang sama di Dusun III Mawar dengan volume 1,5 meter x 105 meter yang dananya bersumber dari anggaran DD sebesar Rp26.432.380 mangkrak alias tidak rampung.
Selanjutnya, kata Mukhlis, pemasangan neon box yang sudah dianggarkan sebesar Rp12 juta jiga fiktif. “Sampai saat ini neon box tidak terpasang,” kata Ketua BPD mengaku kecewa melihat kinerja oknum Kades.
Secara terpisah Kadus Dusun II M. Fadlan dihubungi Waspada mengakui ada 9 Kadus yang belum terima honor mulai dari bulan Oktober 2022 sampai Januari 2023.
“Saya sudah delapan kali menemui Kades untuk mempertanyakan masalah ini, namun jawabannya Kades selalu meminta kami untuk bersabar,” ujar Fadlan dengan nada mengeluh atas keterlambatan pembayaran honor.
Kades Perlis Junaidi Salim dikonfirmasi Waspada tidak menyangkal masalah belum dibayarnya tunjangan anggota BPD dan siltap para perangkat desa. Ia berjanji sebelum akhir bulan Januari masalah ini akan dia selesaikan.
Kades beralasan uang yang menjadi hak para perangkat desa dan BPD terpakai. “Uangnya terpakai dan ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya,” katanya.
Menyinggung adanya proyek rabat beton fiktif dengan dana bersumber dari DD sebesar Rp30 juta di Dusun VII, ia mengaku bingung dengan alasan uang DD terlambat keluar. Ia berjanji dana tersebut akan dikembalikan.
Sementara, menyinggung proyek rehab rabat beton di Dusun III Mawar yang disebut Ketua BPD mangkrak alias tidak rampung dikerjakan, Junaidi Salim berkilah proyek ini tidak lanjut akibat kurang semen. “Rencananya proyek ini besok dikerjakan,” ujarnya. (a10)
