Kepastian Haji, Pemerintah Diminta Tegas

  • Bagikan

 

JAKARTA (Waspada): Hingga mendekati waktu pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriyah,  Pemerintah Indonesia belum juga mendapat kepastian dari  Arab Saudi.

Hal itu, menurut Wakil Ketua Komisi VIII  DPR RI TB Ace Hasan Syadzili akan sangat menyulitkan Indonesia, mengingat keputusan penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya menjadi kewenangan Arab Saudi.

Untuk itu, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan.

“Sebaiknya kita segera ambil keputusan. Pritoritas  utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia,” tegas Ace Hasan Syadzili dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/5).

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui akun twitternya  @MOISaudiArabia merilis 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya.

Ke-11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi adalah Amerika Serikat, Inggris,  Irlandi,  Italia, Jepang, Jerman,  Perancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.

Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan sejumlah vaksin COVID-19 yang diperbolehkan sebagai syarat jamaah haji dan umroh, yaitu yang masuk list WHO. Ada tiga jenis vaksin Corona yang termasuk di dalamnya, yaitu Pfizer, Moderna dan AstraZeneca. Padahal, hampir seluruh jamaah calon haji dalam daftar antrian sudah mendapat vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac.

Pemerintah saat ini sedang mengajukan Sinovac untuk diperbolehkan sebagai syarat jamaah haji ke Arab Saudi. Namun belum ada informasi soal hasil pengajuan itu.

Di sisi lain, Ace  mengapresiasi persiapan skenario dan mitigasi penyelenggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tentang bagaimana keputusan pemerintah ke depannya, pihaknya mengaku siap duduk bersama untuk kembali membahasnya.

“Dan nanti setelah mendapat arahan dari Presiden, kita kembali duduk bersama dengan Komsi VIII. Kita sama-sama sampaikan ke masyarakat, soal apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Demi terjaganya hifdzun nafs, keselamatan jiwa bagi warga negara kita,” lanjutnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq sependapat dengan Ace. Menurutnya, keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting.

Untuk itu, jika memang akan ada keputusan pembatalan keberangkatan, publik harus mendapat penjelasan bawah keputusan itu demi kepentingan jamaah itu sendiri.

“Soal kesehatan dan keselamatan jiwa. Ini yang perlu disampaikan. Perlu dijelaskan bahwa keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting,” pungkasnya.(J02)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.