Kemenag Terbitkan KMA Umrah Masa Pandemi - Waspada
banner 325x300

Kemenag Terbitkan KMA Umrah Masa Pandemi

  • Bagikan
Plt Dirjen PHU Kemenag, Oman Faturahman

JAKARTA (Waspada): Kementerian Agama (Kemenag)  menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan, KMA Nomor 719 Tahun 2020 ini ditandatangani Menag Fachrul Razi setelah sebulan lamanya dibahas bersama para pemangku kepentingan.

“Regulasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi sudah siap. Substansi kebijakannya sudah dibicarakan juga dengan Komisi VIII. Sesuai arahan Menag Fachrul Razi, regulasi ini kemudian dibahas dengan para pihak terkait, termasuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU, serta Kementerian dan Lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan pihak penerbangan,” ujar Oman dalam keterangan pers, Senin (2/11).

Semangat dari regulasi tersebut adalah kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jamaah umrah sesuai amanat UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Kita harus beri perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan keamanan jiwa dan keselamatan. Itu semangatnya,” ujarnya.

Oman memastikan KMA disusun dengan merujuk pada seluruh ketentuan yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Namun, ada penambahan aturan yang disesuaikan dengan masukan dari berbagai Kementerian, khususnya Kemenkes.

Misalnya, adanya syarat tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid sebagaimanan ditentukan Kemenkes.

Ada juga ketentuan terkait karantina. Dalam hal ini, penekanannya adalah tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam memfasilitasi karantina jamaah, baik ketika di Saudi dan ketika pulang.

“Kita punya ketentuan, bahwa orang yang pulang dari luar negeri, tidak hanya jemaah umrah saja, harus menjalani karantina,” sambung Oman.

Regulasi juga menyinggung jamaah yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari karena pandemi.
Untuk jemaah yang tertunda keberangkatannya, mereka diberi pilihan, berangkat dengan protokol kesehatan yang berlaku atau akan menjadwal ulang menunggu sampai pandemi reda. Selain itu, jamaah juga diberi pilihan untuk membatalkan rencana umrahnya dan menarik biaya yang sudah dibayarkan.

“Tentu setelah dikurangi biaya yang terlanjur dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan sebelum terjadinya pandemi dan itu harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada jamaah tersebut setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU,” urainya.

Di sisi lain, masyarakat yang akan mendaftar umrah juga diberi ketentuan khusus dalam KMA tersebut.

“Intinya secara regulasi dan pengawasan, Kemenag siap. Menag sudah memberi arahan bahwa mitigasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi ini harus disiapkan sebaik-baiknya. Apalagi sebelumnya diberitakan Pemerintah Arab Saudi membuka kedatangan jamaah umrah dari luar negaranya dengan memberlakukan kriteria usia mulai 18-50 tahun,” tandas Oman.

*Cegah Klaster Umrah*

Menanggapi terbitnya KMA, pengamat haji dan umrah dari Universitas Syarief Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi mengatakan hal itu sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyatnya.

Perlindungan bagi warga negara di masa pandemi ini sangat penting, supaya mencegah terjadinya klaster baru akibat umrah.

“Bukan tidak mungkin, jamaah kita pulang dari umrah lantas tertular. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” kata Dadi.

Dia menggarisbawahi pentingnya keseriusan pelaksanaan KMA ini, khususnya terkait kewajiban PPIU melakukan tes PCR dan karantina saat jamaah kembali dari ibadah umrah.

“Kementerian Agama bersama seluruh pihak terkait, termasuk jamaahnya sendiri harus sama-sama memahami ketentuan ini. Penting sekali untuk tes PCR dan karantina sepulang umrah,” ujar Dadi.

Seperti diketahui, sejumlah 350 jamaah umrah Indonesia telah berhasil berangkat menunaikan ibadah umrah pada Minggu (1/11), meski KMA belum diumumkan Kemenag dan Arab Saudi tidak mengumumkan secara resmi kalau Indonesia masuk sebagai negara pengirim jamaah umrah.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim mengatakan, keberangkatan jamaah umrah Indonesia secara terbatas itu bisa terjadi karena visa jamaah umroh di Tanah Air sudah diproses oleh pemerintah Arab Saudi. Itu artinya, sejumlah travel penyelenggara haji telah melakukan kerja sama B to B dengan pihak Arab Saudi.

“Secara B to B visa sudah proses dan bisa mulai berangkat,” kata Arfi.(J02)

  • Bagikan