Kemenag: PPIU Harus Utamakan 26.328 jamaah Tertunda Akibat Covid-19 - Waspada

Kemenag: PPIU Harus Utamakan 26.328 jamaah Tertunda Akibat Covid-19

  • Bagikan
Plt Dirjen PHU Kemenag, Oman Faturahman

JAKARTA (Waspada): Jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19 harus mendapat prioritas oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 719 yang baru saja diterbitkan Kementerian Agama, Senin (2/11).

“Kami minta PPIU memprioritaskan jamaah yang tertunda pada musim umrah tahun 1441H untuk diberangkatkan lebih awal dari pendaftar umrah baru,” Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Oman Fathurahman
Senin (2/11).

Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat ada 26.328 jamaah yang tertunda keberangkatannya dan berusia 18 sampai 50 tahun. Mereka masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan Saudi untuk berangkat umrah di masa pandemi.

Oman menjelaskan, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 719 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019.

“Kami minta PPIU memedomani dan mematuhi KMA tersebut dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan jamaah, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Kepada jamaah umrah yang akan berangkat, Oman berpesan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Caranya, rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak dengan jemaah lainnya.

“Protokol kesehatan wajib diterapkan selama perjalanan ibadah umrah, mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” pungkasnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim meminta agar PPIU terus berkoordinasi dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah jika terdapat jamaah yang terkena Covid-19 saat pelaksanan ibadah di Tanah Air muapun Arab Saudi.

PPIU juga harus membuat laporan tertulis terkait rencana keberangkatan jamaah umrah yang disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan. Laporan lainnya terkait kedatangan jamaah umrah paling lambat sehari setelah tiba di Arab Saudi.

“PPIU juga harus menyampaikan laporan kepulangan jamaah setelah tiba di Indonesia, paling lambat tiga hari setelah kedatangan. Kalau ada yang terkena Covid, harus cepat dilaporkan. Laporan disampaikan secara elektronik melalui email,” tegas Arfi.

Validitas data jamaah umrah yang mendaftar dan berangkat ke Arab Saudi juga harus terus dipantau. Validasi tersebut khususnya yang terkait dengan persyaratan keberangkatan, mulai dari usia jamaah, data paspor, termasuk input daya dalam aplikasi e-umra, tawakalna, dan e-tamarna.

“Semua data jamaah harus divalidasi dan dipastikan terinput pada aplikasi yang disiapkan oleh Arab Saudi,”imbuhnya. (J02)

  • Bagikan