Kemenag Diminta Segera Tentukan Kebijakan Pemberangkatan Haji - Waspada

Kemenag Diminta Segera Tentukan Kebijakan Pemberangkatan Haji

  • Bagikan
Saleh Partaonan Daulay,(Dok)

JAKARTA (Waspada): Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera menentukan kebijakan dalam pemberangkatan haji tahun 1442 H/ 2021 M. Pasalnya, sampai hari ini, pemerintah Saudi belum memberikan besaran kuota bagi Indonesia. Padahal, pada situasi normal, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

“Sebelum pandemi, jamaah haji kita kan 221.000 per tahun. Mengelola jamaah sebanyak itu tidak mudah. Kalaupun diberangkatkan tahun ini, tentu tidak bisa semua. Pasti ada pengurangan kuota. Nah, kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jamaah haji yang akan didahulukan.” kata Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), DPR RI melalui keterangan tertulisnya kepada Waspada, Kamis, (3/6/2021), di Jakarta.

Karena ketidakjelasan persoalan kuota ini, lanjur wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini, pemerintah diyakini akan kesulitan memfasilitasi jamaah haji.

Andaikata jadi diberangkatkan, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pemondokan, katering transportasi jamaah, persiapan wukuf dan mabit, dan hal-hal teknis lainnya, paparnya

Saleh mengkhawatirkan, waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengurus hal-hal teknis itu.

“Jika memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan haji reguler tahun ini, segera saja diumumkan. Dengan begitu, para calon jamaah haji kita memiliki kepastian. Meskipun mereka berharap untuk tetap pergi, namun dengan kondisi yang ada saat ini, mereka diharapkan dapat memahami”. tukas Saleh Daulay

Dia menegaskan, ketentuannya, kalau mau berangkat haji, semua harus dipastikan aman. Aman di dalam perjalanan, aman ketika melaksanakan ibadah, dan aman pada saat kepulangan.

Pandemi ini kan sangat mengancam. Semua serba tidak jelas dan akibatnya semua serba tidak aman. Karena tidak aman, mestinya tidak wajib untuk memberangkatkan, urainya

Kalaupun pemerintah berniat untuk memberangkatkan, menurut mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah ini, cukup dibatasi bagi para calon jamaah haji khusus. Jamaah haji khusus diyakini masih tetap bisa diberangkatkan mengingat pelayanan dan pengurusan kebutuhan mereka adalah biro-biro perjalanan yang telah mengantongi izin resmi kementerian agama. Dengan begitu, mereka tetap bisa menjadi duta-duta Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun 1442 H ini.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini menambahkan, jika diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, pemerintah didesak untuk merelokasi anggaran penyelenggaraan haji kepada kegiatan dan kebutuhan prioritas.

Diketahui bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN cukup besar.

Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada 250 miliar rupiah di antaranya yang bisa dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan mendesak.

“Kegiatan dan kebutuhan mendesak di kementerian agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah,, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya.” rincinya

Kementerian agama selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat dan stake holdernya. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspon dan disahuti secara tuntas.

Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini.
Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak. ungkap Saleh

“Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dengan begitu, alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditetapkan dapat direlokasi dan dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab.
Anggaran tersebut tidak boleh direlokasi pada kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat” pungkas Saleh Partaonan Daulay. (J05)

  • Bagikan