Waspada
Waspada » Kejari Toba Bebaskan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Headlines Sumut

Kejari Toba Bebaskan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

KETUA Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Waspada/Ist
KETUA Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Waspada/Ist

TOBA (Waspada): Kejari Toba bebaskan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menuai protes keras dari Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait.

“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba gagal paham dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembela negara, bahkan melecehkan kerja keras penyidikan dan penyelidikan Polres Tobasa serta penghinaan terhadap peran dan tugas Komnas Perlindungan Anak terutama pelecehan terhadap korban dan keluarga korban,” sebut  Arist Merdeka Sirait melalui siaran Pers yang diterima Waspada, Jumat (1/5) sekira pukul 14.00 WIB..

Pernyataan tegas Arist Merdeka ini menanggapi perilaku Jaksa atas dihentikannya perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan TP terhadap anak di desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba, Sumatera Utara.

“Atas kerja keras Polres Tobasa dan para pegiat perlindungan termasuk peran media untuk mengungkap tabir kekerasan seksual dengan berulang perbaikan yang dilakukan Polres atas petunjuk Jaksa akhirnya Jaksa menyatakan perkara sudah lengkap dan P21 dan siap menyusun tuntutan (Runtut).

Namun sayangnya, Kajari berdalih perkara TP yang sudah dinyatakan lengkap dan P21 dihentikan dan membebaskan tersangka yang sudah sempat ditahan saat Polres Tobasa menyerahkan berkas perkara dan alat bukti serta tersangka kepada Jaksa hanya karena korban mencabut perkara dan damai disinyalir dengan transaksi uang antara pelaku dan keluaga korban melalui jasa-jasa pihak lain,” ujar Arist Merdeka.

Tindakan Tidak Terpuji

Lebih jauh Arist menjelaskan, bahwa penghentian dan tidak meneruskan tuntutan Jaksa ke pengadilan atas perkara kekerasan seksual terhadap anak yang diderita NY, 15, anak miskin putus sekolah yang dinyatakan oleh Jaksa sendiri sudah lengkap adalah tindakan tidak terpuji, melecehkan korban dan merupakan tindak kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

“Oleh karenanya patutlah Kajari diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kajari dan sebagai Kasipidum atas perkara ini.”

Seharusnya Jaksa membela korban dan menuntut maksimal pelaku atas perbuatannya dengan ancaman atau tuntutan hukum yang maksimal. Bukan justru membebaskan pelaku dan menyakiti proses hukum korban, imbuhnya.

Arist juga mempertanyakan alasan di balik Kejari Toba bebaskan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Suatu pertanyaan dan kecurigaan yang mendasar ada apa di balik transaksi korban dan pelaku serta sikap dan prilaku Jaksa atas perkara ini? Apakah Jaksa dan timnya sudah “Masuk Angin” sehingga perkara tindak pidana luar biasa ini tidak diteruskan ke tingkat pengadilan?” tanya Arist.

Untuk kasus yang sengaja melanggar tujuan dari Undang-undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor : 01 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta komitmen pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional menentang Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) dan komitmen Kejaksaan Agung terhadap kasus-kasus kejahatan seksual yang telah dinyatakan kengkap dan P21 berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidakdapat dihentikan karena kejahatan seksual masuk kategori tindak pidana khusus dan luar biasa merupakan wajib diselesaikan dengan cara luar biasa serta demi keadilan bagi korban.

Bebastugaskan Kajari

Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengusulkan dan membebastugaskan Kajari Tobasa.

“Komnas Perlindungan Anak bersama Tim Investigasi dan Advokasi Terpadu Komnas Anak dan para pegiat Media di Tobasa, akan segera memberikan bukti-bukti yang menekan korban dan keluarganya dan transaksi uang serta bukti-bukti otentik atas latarbelakang rekayasa penghentian perkara ini,” tegas Arist. (a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2