Kedudukan RS Haji Medan Sah Dibawah Pengelolaan Provinsi Sumut - Waspada

Kedudukan RS Haji Medan Sah Dibawah Pengelolaan Provinsi Sumut

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Terkait permintaan MUI Sumatera Utara (Sumut) untuk mengembalikan status Rumah Sakit (RS) Haji Medan sebagai wakaf yang harus dikembalikan pada umat. Pihak manajemen RS Haji Medan mengatakan bahwa kedudukan status RS jelas dibawah pengelolaan Provinsi Sumut.

Bahkan status ini sudah tercatat sejak di zaman Gubernur Sumut waktu itu yang dijabat oleh Gatot Pujo Nugroho, tahun 2012. Maka diputuskan dikelola oleh Provinsi Sumut.

“Jadi kami pun bertanya juga memgenai permintaan dalam sejumlah pemberitaan untuk dikembalikan wakafnya kepada umat. Nah umat ini siapa? Karena masalahnya, sumber wakaf itu banyak seperti masyarakat , Pemerintah Arab Saudi, jamaah haji dan lainnya,” terang Wakil Umum dan Keuangan RS Haji Medan, Ridesman didampingi Kabag Umum RS Haji, Anda Siregar, Senin (22/11).

Bahkan tahun itu, sudah dibuat keputusan politik nya melalui Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Sumut. “DPRD Sumut sudah mengambil keputusan juga, dan keputusan politiknya RS ini menjadi RS Provinsi Sumut dan sudah jelas dalam perdanya itu, jadi kenapa diungkit lagi asal usul sumbangannya,” ungkapnya dan mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum ada duduk langsung dengan MUI Sumut.

Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Sumut juga dikatakan ikut membangun RS dengan APBD nya. Bahkan biaya pembebasan lahannya dikeluarkan dari kas APBD Sumut. “Ada sebesar Rp10 juta dengan luas 6 hektar tanah. Jadi kalau permintaan wakaf ini yang mana? Karena membayarkan tanah ini dari APBS Provinsi Sumut. Jelas semuanya, ada dokumentasi itu semua,” bebernya.

Bahkan anggota Dewan Pengawas di RS haji juga dari pihak MUI Sumut sesuai dengan Peraturan Gubernur. Karena untuk mengangkat Dewan Pengawas harus ada unsur tokoh masyarakat dan harus mendapatkan rekomendasi dari MUI.

“Harapan kami marilah kita dengan berbesar jiwa untuk mengembangkan RS ini. Saat ini RS ini pada tahap untuk dikembangkan menjadi RS bertaraf internasional. Jangan maunya ada hambatan yang sifatnya dialogis. Faktanya pun sertifikat tanah ini milik pemerintah Provinsi Sumut,” bebernya.

Terpisah, Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumut, Aprillia Siregar mengatakan bahwa RS Haji tersebut memang telah di serahkan ke Pemerintah Provinsi Sumut karena terdapat permasalahan di dalam.

“Saya waktu itu yang memang melakukan eksamenasi perdanya. Sejarahnya jelas itu dan yang tahu biro hukum dan bantuan hukum Provinsi Sumut. Karena waktu itu saya dibagian perundang-undangan. Saya lah yang memperdakan pengalihannya pada masa Gubernur Gatot Pujo Nugroho dan Sekdanya Nurdin Lubis. Dan, itu prosesnya panjang, bukan sekedar dialihkan saja. Dulu pada masa biro aset itu lahannya sudah dibayar Pemerintah Provinsi Sumut sudah diperdakan jadi sudah disetujui boleh DPRD juga,” pungkasnya. (cbud)

  • Bagikan