Waspada
Waspada » Kebutuhan Pokok Warga Medan Harus Dilengkapi
Headlines Medan

Kebutuhan Pokok Warga Medan Harus Dilengkapi

ANGGOTA DPRD Kota Medan, Hendra DS. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Kota Medan, Hendra DS. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus didesak untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar penyebaran virus corona atau covid 19 dapat diminimalisir.

Apalagi kondisi saat ini banyak masyarakat yang enggan mematuhi imbauan pemerintah dengan tetap keluar rumah, tidak menjaga jarak jaga aman atau physical distancing serta tak menggunakan masker.

“Kota Medan sudah zona merah dan memang seharusnya PSBB bukan cluster isolasi. Tapi harus difikirkan dampak sosialnya dan dipersiapkan dengan baik hingga tidak ada gejala sosial,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, Rabu (22/4).

Dikatakannya, pemberlakuan PSBB ini penting guna menertibkan masyarakat mengikuti imbauan pemerintah social distancing agar penyebaran covid 19 tidak semakin meluas.

Namun, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, Pemko harus mempersiapkan kebutuhan pokok warganya selama PSBB berlaku.

Jangan seperti saat ini, pembagian beras 5 kg saja belum beres dan tidak merata.

“Selain sembako, juga diberikan uang untuk kebutuhan pokoknya selama PSBB,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Ihwan, anggaran Pemko Medan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sembako masyarakatnya itu ada, berasal dari pengalihan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekitar 50 sampai 60 persen.

“Kalau kata Pemko mereka butuh dana sampai Rp 500 miliar. Uang itu bisa diambil dari PAD Medan yang mencapai Rp 2,7 triliun atau kalaupun ada berkurang akibat corona menjadi Rp 1,7 triliun. Meski sampai saat ini kami belum tahu data rincian apa saja kebutuhan Pemko terhadap anggaran Rp 500 miliar tersebut,” ungkapnya.

Senada dikatakan Anggota DPRD Medan, Hendra DS.

Menurut politisi Hanura ini, PSBB harus dilakukan agar masyarakat dapat disiplin, wajib masker, jaga jarak saat beraktivitas di luar dan rajin cuci tangan pakai sabun.

“Kalau imbauan-imbauan itu dilaksanakan tidak perlu lagi menerapkan PSBB. Kalau pun harus PSBB, maka peu dikaji lagi dan dipersiapkan dengan matang karena kebutuhan dasar warga harus benar-benar terpenuhi,” katanya.

Sebelum terpaksa harus ke PSBB, lanjutnya, Pemko Medan juga harus intens koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kondisi penyebaran Covid-19.

Sosialisasi

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Rudyanto Simangunsong, menilai memang masyarakat semakin tidak menggubris seruan social distancing dan menjadi tugas Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan untuk lebih gencar terus mensosialisasikan social distancing itu karena dana yang digelontorkan sangat besar.

“Disamping itu program beras hendaknya berjalan dengan lancar, pastikan tidak ada satu wargapun yang tidak dapat beras. Warga Medan ini baik-baik, lakukan terus sosialisasi tentu warga akan mematuhi. Kita minta juga agar pengguna anggaran gugus tugas dapat berjalan dengan baik, jangan ada dana yang tidak sesuai kasihan warga Medan yang terdampak secara ekonomi dengan adanya Covid-19 ini,” tuturnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2